Koma.id, JAKARTA — Pendiri Project Multatuli, Evi Mariani, mengingatkan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam melihat arah pembangunan, terutama ketika eksploitasi sumber daya alam berhadapan dengan hak hidup rakyat dan kelestarian lingkungan.
Pesan itu disampaikan Evi dalam diskusi bertajuk “A Land Bled Dry: The Landscape of Extraction”, yang membahas dampak ekstraksi sumber daya alam terhadap kehidupan masyarakat. Diskusi tersebut menghadirkan pembicara dari Thailand, Papua, dan Bandung, dengan sorotan pada relasi antara pembangunan, korporasi, masyarakat adat, dan lingkungan.
Menurut Evi, pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Masyarakat juga perlu melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang harus menanggung dampaknya, terutama ketika aktivitas industri mengancam ruang hidup warga yang bergantung pada hutan dan sumber daya alam.
Ia juga menyoroti bagaimana narasi kemajuan dapat membentuk cara pandang masyarakat, termasuk ketika pola hidup lokal dianggap tertinggal dibandingkan produk atau gaya hidup modern.
Reformasi agraria menjadi salah satu persoalan penting yang disorot. Evi menilai penguasaan lahan yang semakin terkonsentrasi pada korporasi besar berpotensi menggerus akses masyarakat terhadap sumber penghidupan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan agraria seharusnya berpijak pada amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial.
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.080 per Dolar AS, Tertekan Sentimen Geopolitik dan Penguatan Dolar
Meski demikian, Evi mengakui belum mempelajari secara mendalam aturan agraria yang sedang menjadi perhatian. Karena itu, kritik yang disampaikannya lebih menekankan prinsip dasar: bagaimana memastikan penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak mengabaikan kepentingan rakyat.
Di sisi lain, Evi mendorong masyarakat untuk memperkuat literasi melalui sastra, jurnalisme berkualitas, serta pemanfaatan internet dan media sosial secara bijak. Menurutnya, ruang digital dapat menjadi sarana pencerahan apabila masyarakat mampu memilah informasi dan tidak mudah terjebak manipulasi maupun polarisasi.
Terkait hubungan masyarakat dengan pemerintah, Evi menekankan bahwa kolaborasi seharusnya berlangsung secara setara, tanpa intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik atau memperjuangkan haknya. Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan keadilan dan kelestarian lingkungan.
Isu tersebut menjadi semakin relevan di tengah perhatian publik terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tantangan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Namun, sikap kritis terhadap pemerintah juga perlu disertai pengawasan berbasis data, dialog terbuka, dan usulan kebijakan yang terukur. Pemerintah, masyarakat sipil, pelaku usaha, dan media memiliki peran masing-masing dalam memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan hak warga maupun lingkungan.
Pesan utama Evi jelas: masyarakat perlu tetap kritis, tidak mudah dipecah belah, dan berani mengawal mandat konstitusi. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata soal seberapa besar sumber daya alam dieksploitasi, melainkan juga seberapa adil manfaatnya dirasakan rakyat dan seberapa baik lingkungan diwariskan kepada generasi berikutnya.
