Koma.id – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memaparkan perkembangan upaya pengentasan kemiskinan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu indikator yang disoroti adalah penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang. Angka tersebut berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko sebelumnya menekankan pentingnya mengintegrasikan program-program prioritas pemerintah agar dapat saling mendukung dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 12 Februari 2026, Budiman mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan, perumahan, dan program lainnya dirangkai menjadi satu ekosistem yang saling terhubung.
Menurut Budiman, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan jangka pendek. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat juga diperlukan agar warga yang telah keluar dari kemiskinan tidak kembali terjerumus ke kondisi yang sama.
Integrasi Program Perkuat Ekonomi Rakyat
BP Taskin mendorong agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung melalui kegiatan produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penguatan koperasi dan Kampung Nelayan menjadi bagian dari strategi tersebut. Keduanya diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha, memperkuat pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian ekonomi di tingkat lokal.
Budiman juga menekankan pentingnya memperkuat kemampuan finansial dan aktivitas produktif lembaga ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah menghubungkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang.
Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Menurun
Selain penurunan angka kemiskinan nasional, data yang dipublikasikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan tren perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan.
Pada periode 2021 hingga 2025, tingkat kemiskinan nasional turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.
Rasio Gini, yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran masyarakat, juga turun dari 0,384 menjadi 0,375 pada periode yang sama.
Perkembangan tersebut menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator kesejahteraan. Pemerintah tetap perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar penurunan kemiskinan diikuti peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah mengembangkan perlindungan sosial berbasis data terpadu agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Kebijakan menjaga daya beli pekerja, termasuk Bantuan Subsidi Upah, juga menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan
Pemerintah juga mendorong perluasan kesempatan kerja melalui Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi.
Target peserta program tersebut meningkat dari 100.000 orang pada 2025 menjadi 150.000 orang pada 2026. Evaluasi program magang 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan atau diangkat menjadi karyawan di perusahaan tempat mereka menjalani magang.
Program tersebut diharapkan membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan memasuki pasar tenaga kerja.
Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi melalui sektor pangan, pertanian, perikanan, dan koperasi diharapkan menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.
Langkah tersebut memperlihatkan pentingnya menggabungkan bantuan sosial dengan peningkatan kapasitas ekonomi agar pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat.
Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas Pemerintah
Penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi salah satu indikator perkembangan kesejahteraan selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah berupaya menjaga tren tersebut melalui integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kelembagaan masyarakat.
BP Taskin menempatkan koordinasi lintas sektor sebagai bagian penting dari upaya tersebut. Program perumahan, MBG, Kampung Nelayan, dan koperasi diharapkan saling melengkapi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Ke depan, tantangan yang perlu dijawab adalah memastikan program-program tersebut tepat sasaran, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan menghubungkan bantuan sosial dan kegiatan ekonomi produktif, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan dapat berlangsung lebih berkelanjutan dan mendorong semakin banyak masyarakat mencapai kemandirian ekonomi.
