KOMA.ID, JAKARTA — Menjawab keresahan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta terkait daya beli masyarakat, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan serangkaian strategi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, salah satu langkah konkret yang diambil adalah memperluas akses pembelian pangan bersubsidi dengan memanfaatkan sistem antrean daring. Tak hanya itu, Pemprov juga bakal menggenjot frekuensi pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Sambut Hari Kebudayaan Nasional, Ratusan Raja dan Sultan Nusantara Ikuti Pawai Budaya di Bundaran HI
“Kami juga melakukan pemantauan stok dan harga secara real-time, penguatan sistem peringatan dini, serta evaluasi distribusi berkelanjutan agar gangguan pasokan bisa diantisipasi sejak dini,” kata Rano dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin.
Langkah ini memperkuat sinergi antara OPD dan BUMD pangan dalam mengelola cadangan, fasilitas pergudangan, hingga sistem rantai dingin secara terpadu.
Jawaban ini disampaikan eksekutif atas pandangan umum fraksi PDIP, Gerindra, NasDem, Golkar, Demokrat-Perindo, dan PSI mengenai Ranperda APBD DKI 2027. Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah menyambut baik jawaban tersebut dan memastikan poin-poin tersebut akan segera dibahas lebih rinci dalam rapat alat kelengkapan dewan bersama eksekutif.
