Koma.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat peningkatan produksi beras nasional hingga 34,69 juta ton sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi tersebut naik 13,29 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 30,62 juta ton.
Peningkatan ini menjadi salah satu capaian utama pemerintah dalam mendorong swasembada beras dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan luar negeri.
Kenaikan produksi terjadi seiring meluasnya area panen padi. BPS mencatat luas panen pada 2025 mencapai 11,32 juta hektare, meningkat 12,69 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 10,05 juta hektare. Sementara produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 60,21 juta ton, naik 13,29 persen dari tahun sebelumnya.
Pemerintah menyatakan Indonesia mencapai swasembada beras pada akhir 2025. Salah satu indikator yang disorot adalah tidak adanya impor beras untuk konsumsi sepanjang tahun tersebut, sementara produksi dalam negeri mencatat surplus.
Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai agenda strategis karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. Ia menegaskan Indonesia tidak seharusnya menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangan pokok rakyat kepada negara lain.
“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” tegas Prabowo, sebagaimana dikutip dalam keterangan Sekretariat Kabinet.
Capaian produksi dan penguatan cadangan beras tersebut menjadi modal pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan, menghadapi risiko gangguan pasokan global, sekaligus mengurangi tekanan akibat ketergantungan impor.
Stok Beras Bulog Cetak Rekor
Keberhasilan meningkatkan produksi turut memperkuat cadangan pangan pemerintah. Sekretariat Kabinet mencatat stok beras Perum Bulog pada akhir 2025 mencapai 3,24 juta ton, bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juni 2025. Angka tersebut disebut sebagai stok tertinggi dalam sejarah pengelolaan pangan nasional.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mencatat stok awal beras nasional 2026 mencapai 12,529 juta ton. Angka ini mencakup cadangan beras pemerintah di Bulog sebesar 3,248 juta ton serta stok di rumah tangga, penggilingan, pedagang, dan sektor usaha pangan.
Memasuki 2026, penguatan cadangan terus berlanjut. Per 1 Juli 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog tercatat mencapai 5,17 juta ton. Pemerintah menjadikan cadangan tersebut sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan beras dan mendukung stabilisasi pasokan serta harga di pasar.
Besarnya cadangan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menghadapi gejolak pasokan dan menyalurkan beras ketika diperlukan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan cadangan tersebut dikelola secara efisien, kualitas beras terjaga, dan distribusinya menjangkau daerah yang membutuhkan.
Produksi Jagung Ikut Meningkat
Penguatan pangan nasional tidak hanya bertumpu pada beras. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, meningkat 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton.
BPS juga mencatat luas panen jagung pada 2025 mencapai 2,71 juta hektare, naik 6,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi jagung menjadi modal penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan bahan baku pakan ternak dalam negeri.
Pemerintah juga melaporkan delapan komoditas pangan strategis telah mencapai swasembada berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional 2026. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Berdasarkan proyeksi pemerintah yang dipublikasikan Kementerian Komunikasi dan Digital pada 12 Oktober 2026, produksi delapan komoditas itu diperkirakan mencapai 72,91 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional diproyeksikan sebesar 68,22 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi surplus agregat sekitar 4,69 juta ton. Angka tersebut merupakan proyeksi neraca pangan, bukan berarti seluruh komoditas memiliki surplus dalam jumlah yang sama.
Pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah untuk sejumlah komoditas yang ketergantungan impornya belum terselesaikan, terutama kedelai, bawang putih, dan daging sapi. Karena itu, capaian swasembada beras menjadi pijakan untuk memperluas kemandirian ke komoditas pangan lainnya.
Kebijakan Pertanian Jadi Penopang
Peningkatan produksi beras dan jagung berlangsung di tengah upaya pemerintah memperbaiki dukungan bagi petani. Kementerian Pertanian menyebut kebijakan pupuk menjadi salah satu aspek yang diperkuat untuk mendukung peningkatan produktivitas.
Presiden Prabowo juga menyoroti upaya memperbaiki distribusi pupuk agar petani memperoleh pasokan yang cukup, tepat waktu, dan dengan harga yang lebih terjangkau. Ketersediaan pupuk merupakan faktor penting karena berpengaruh terhadap biaya produksi dan kemampuan petani meningkatkan hasil panen.
Selain pupuk, keberlanjutan swasembada membutuhkan dukungan benih unggul, irigasi, alat dan mesin pertanian, pendampingan petani, serta kepastian penyerapan hasil panen. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan produksi berisiko tidak berlanjut ketika menghadapi perubahan cuaca, serangan hama, atau kenaikan biaya produksi.
Pemerintah juga perlu menjaga agar peningkatan produksi berujung pada kesejahteraan petani. Harga gabah yang layak, biaya produksi terkendali, dan distribusi pangan yang lancar menjadi bagian penting dari keberhasilan kebijakan swasembada.
Swasembada Harus Berkelanjutan
Capaian produksi beras 2025 memperlihatkan peningkatan nyata dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan produksi, penguatan cadangan Bulog, serta tidak adanya impor beras konsumsi sepanjang 2025 menjadi indikator utama yang digunakan pemerintah untuk menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras.
Namun, mempertahankan capaian tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan. Pemerintah harus memastikan produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, termasuk ketika menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan konsumsi, dan gangguan rantai pasok.
Keberhasilan swasembada juga perlu dirasakan langsung oleh masyarakat melalui ketersediaan pangan yang terjaga, harga yang terjangkau, serta peningkatan pendapatan petani. Dengan fondasi produksi dan cadangan yang semakin kuat, pemerintah memiliki modal untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
