Koma.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan proyeksi sejumlah pakar dunia yang memperkirakan Indonesia berpotensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2045–2050, melampaui Jepang, Inggris, Brasil, hingga Prancis.
Optimisme tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa kebijakan pembangunan nasional mampu membawa Indonesia menjadi negara maju sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan Prabowo-Gibran Jalankan Transisi Pemerintahan, Efisiensi Anggaran Hemat Rp306 Triliun
Presiden Prabowo menyebut posisi Indonesia dalam perekonomian global berpeluang meningkat apabila potensi nasional dikelola secara tepat.
“Saudara-saudara, banyak pakar di dunia sudah meramalkan bahwa pada tahun 2045 sampai 2050, Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia,” kata Presiden Prabowo di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Jumat (17/7/2026).
Ia memaparkan proyeksi tersebut menempatkan China di posisi pertama, Amerika Serikat kedua, India ketiga, dan Indonesia keempat. Dengan gambaran itu, Indonesia berpeluang melampaui sejumlah negara maju yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Presiden Prabowo Bangun Lima Bendungan dan Terapkan B50, Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi
“Kita nanti tahun 2040 atau 2050 berada di atas Jepang, di atas Inggris, Brasil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap,” ujarnya.
Meski demikian, proyeksi tersebut merupakan perkiraan jangka panjang yang disampaikan Presiden dengan merujuk pandangan para pakar, bukan capaian ekonomi yang telah terwujud. Pemerintah masih harus membuktikan kemampuan menjaga pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesejahteraan masyarakat agar target tersebut dapat dicapai.
Pemerintah Siapkan Generasi Penerus
Presiden Prabowo menegaskan, ambisi menjadi kekuatan ekonomi dunia harus dimulai dari pembangunan manusia. Menurutnya, anak-anak yang saat ini masih berusia sekitar 10 tahun akan memasuki usia produktif ketika Indonesia berada pada periode yang diproyeksikan menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan generasi penerus mendapatkan pendidikan berkualitas, gizi yang cukup, layanan kesehatan, serta kesempatan berkembang tanpa terhambat kemiskinan.
“Tahun 2050 itu 25 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang berumur 10 tahun, yang masih di SD, nanti 25 tahun lagi mereka berumur 35 tahun. Merekalah yang akan memimpin bangsa Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Ia menekankan, target besar tersebut tidak akan tercapai apabila pemerintah mengabaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, terutama kelaparan dan kemiskinan ekstrem.
“Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, bagaimana kita bisa menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo. Pertumbuhan ekonomi, menurut arah kebijakan yang disampaikan Presiden, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
MBG, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda Jadi Instrumen Pembangunan
Sejumlah program pemerintah diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi anak dan kelompok penerima manfaat. Sementara itu, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan, dan Sekolah Garuda disiapkan untuk mendukung pengembangan siswa berkemampuan akademik unggul.
Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan dasar dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilannya perlu diukur melalui hasil nyata, seperti perbaikan status gizi, peningkatan capaian belajar, keberlanjutan pendidikan, serta terbukanya kesempatan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi.
Pemerintah juga perlu memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Indonesia, investasi terhadap generasi muda bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Tenaga kerja yang sehat, terdidik, dan terampil dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung perkembangan industri dan sektor usaha bernilai tambah tinggi.
Ketahanan Pangan dan Produktivitas Ekonomi Jadi Fondasi
Momentum pernyataan Presiden Prabowo dalam kegiatan panen raya juga menyoroti pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, stabilitas harga, dan daya beli rumah tangga.
Penguatan produksi dalam negeri diharapkan dapat mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan serta memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi. Namun, peningkatan produksi perlu disertai perbaikan produktivitas, distribusi, infrastruktur, akses pembiayaan, dan kesejahteraan petani.
Di luar sektor pangan, pencapaian target ekonomi juga memerlukan peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan industri pengolahan, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi.
Indonesia memiliki modal berupa pasar domestik yang besar, sumber daya alam, serta jumlah penduduk usia produktif. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada ekspor bahan mentah atau konsumsi domestik.
Target Ekonomi Besar Harus Diikuti Pemerataan Kesejahteraan
Proyeksi Indonesia melampaui Jepang dan Prancis menjadi gambaran peluang ekonomi nasional dalam beberapa dekade mendatang. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya perekonomian atau posisi Indonesia dalam daftar negara terkaya.
Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan memperkecil kesenjangan antardaerah.
Selain itu, istilah negara dengan perekonomian terbesar tidak selalu berarti setiap penduduknya lebih kaya. Besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu negara berbeda dari pendapatan rata-rata per kapita dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Karena itu, pencapaian target ekonomi perlu dibarengi indikator yang menunjukkan manfaat pembangunan bagi masyarakat secara langsung.
Presiden Prabowo menegaskan persiapan menuju 2045–2050 harus dimulai sejak sekarang. Pemerintah memiliki tanggung jawab membuka jalan melalui kebijakan yang konsisten, penggunaan anggaran yang efektif, serta pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Proyeksi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia pada akhirnya akan diuji oleh hasil kerja nyata. Keberhasilan pemerintah bukan hanya soal membawa Indonesia melampaui negara-negara maju, tetapi juga memastikan rakyat Indonesia hidup lebih sejahtera, memperoleh pendidikan yang layak, terbebas dari kemiskinan ekstrem, dan memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati hasil pembangunan.








