KOMA.ID, JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penilaian positif terhadap Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mahfud menyebut sosok Suyudi relatif cukup baik dan berharap pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan di tubuh kepolisian.
“Kapolrinya yang baru ini kan lumayan bagus ya, relatif lumayan bagus,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang seperti dikutip, Rabu (7/10/2026).
Menurut Mahfud, pergantian Kapolri memberikan kesempatan untuk membuka kembali agenda reformasi Polri yang selama ini belum sepenuhnya berjalan.
“Keuntungannya seperti yang saya katakan, kita memerlukan momentum untuk melakukan perbaikan. Bahwa perbaikan itu tidak bisa menyembuhkan Polri seluruhnya, itu sudah pasti, tapi ini sudah mulai pintu dibuka,” ujarnya.
Mahfud kemudian mengingatkan adanya rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang sebelumnya pernah disusun secara komprehensif. Dia menyebut dokumen tersebut mencapai sekitar 3.000 halaman dan dapat menjadi salah satu bahan bagi Suyudi untuk melihat berbagai persoalan reformasi kepolisian.
“Kita dulu ya ketika membuat Komisi Percepatan Reformasi Polri, kita kan sudah membuat itu yang sampai 3.000 halaman, nah itu bisa dibuka-buka oleh Pak Suyudi,” katanya.
Menurut Mahfud, sebagian besar instrumen yang diperlukan untuk melakukan reformasi sebenarnya sudah tersedia di internal Polri. Persoalannya, kata dia, lebih banyak berkaitan dengan implementasi dan budaya di organisasi Bhayangkara tersebut.
“Karena sebenarnya yang 3 ribu halaman itu hampir semuanya itu sudah ada di Polri, cuma kenapa ini dilanggar dan bagaimana cara menyelesaikannya,” ujar Mahfud.
Dia menjelaskan, reformasi Polri setidaknya mencakup tiga aspek, yakni ; struktural, instrumental, dan kultural.
“Jadi reformasi Polri itu yang kita bayangkan ada tiga, satu, struktural, yang kedua instrumental, nah yang ketiga kultural,” katanya.
Mahfud menilai persoalan terbesar justru berada pada aspek kultural. Sebab, berbagai perangkat aturan dan mekanisme kerja kepolisian menurutnya sudah tersedia.
“Instrumennya ini sudah lengkap. Profesi yang bagus itu harus apa, pemeriksaan yang bagus harus apa. Ini harus apa, tapi kenapa di dalam kulturnya banyak beking-bekingan, banyak pemerasan, banyak orang tidak salah ditersangkakan, banyak perkara yang tidak jelas, dan seterusnya itu kenapa, ini kultur, bukan instrumen, karena instrumennya sudah ada,” tuturnya.
Dalam konteks itu, Mahfud melihat pergantian Kapolri menjadi kesempatan bagi Suyudi untuk memperkuat kembali agenda reformasi, terutama dengan memastikan aturan yang sudah dimiliki Polri benar-benar dijalankan.
Mahfud juga menyinggung respons positif sebagian masyarakat terhadap sosok Suyudi. Dia menilai penilaian tersebut tidak semestinya dipahami sebagai sikap sektarian, melainkan sebagai persepsi masyarakat terhadap pribadi Suyudi.
“Orang Banten sendiri senang, bawa ini dulu, apa orang ini ngajinya bagus, gitu. Ini bukan trimordialisme, bukan rasis, bukan sektarianisme, tapi tanggapan masyarakat terhadap dia seperti ini, ini orang bagus,” ujar Mahfud.
Dia menilai kemampuan Suyudi dalam memahami dan melafalkan bacaan keagamaan juga menunjukkan adanya basis pengetahuan yang dimiliki.
Mahfud berharap penilaian positif tersebut dapat menjadi modal awal bagi Suyudi untuk menjalankan agenda pembenahan Polri secara lebih serius.
Bagi Mahfud, momentum pergantian Kapolri tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan kepolisian. Namun, menurutnya, perubahan kepemimpinan dapat menjadi pintu awal untuk menjalankan kembali agenda reformasi yang selama ini belum sepenuhnya terlaksana.
