Oleh : Bintang Wahyu Saputra, Direktur Tjokroaminoto Institute
Hampir satu abad lalu, H.O.S. Tjokroaminoto mengajukan sebuah pertanyaan yang hingga hari ini masih relevan: untuk apa kemerdekaan jika rakyat belum sepenuhnya merasakan kebebasan dan kesejahteraan?
Kemenangan Taliban, HTS dan Houthi
Pertanyaan itu membawa kita pada pemikiran Tjokroaminoto mengenai Sosialisme Islam. Sebuah gagasan yang menempatkan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Sekuritisasi Global terhadap Iran?
Menariknya, gagasan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu perspektif untuk membaca sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bukan dalam pengertian bahwa Prabowo secara resmi mendeklarasikan Sosialisme Islam sebagai ideologi pemerintah. Juga bukan berarti seluruh kebijakan pemerintah hari ini identik dengan pemikiran Tjokroaminoto.
Namun, ada titik pertemuan yang menarik untuk diperbincangkan: kehadiran negara untuk memperluas kesempatan hidup, mengurangi kesenjangan, dan memastikan kelompok masyarakat yang lemah tidak ditinggalkan.
Kemerdekaan yang Memiliki Makna Sosial
Bagi Tjokroaminoto, kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan harus memiliki konsekuensi sosial.
Sebuah bangsa dapat dikatakan merdeka secara politik, tetapi persoalan kemerdekaan belum selesai apabila rakyatnya masih terbelenggu kemiskinan, kebodohan, kelaparan, dan ketidakberdayaan ekonomi.
Di sinilah kemerdekaan bertemu dengan persamaan dan persaudaraan.
Persamaan bukan berarti semua manusia harus memiliki hasil yang sama. Persamaan berarti setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Sementara persaudaraan mengandung artian bahwa kehidupan masyarakat tidak hanya dibangun atas kepentingan individual, tetapi juga tanggung jawab terhadap sesama.
Pemikiran tersebut menjadi relevan ketika kita melihat sejumlah kebijakan pemerintah hari ini.
Persamaan Dimulai dari Meja Makan
Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dilihat dari perspektif tersebut.
Di permukaan, MBG adalah program pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Tetapi jika dilihat lebih jauh, terdapat persoalan persamaan kesempatan di dalamnya.
Seorang anak dari keluarga mampu dan anak dari keluarga kurang mampu sama-sama membutuhkan asupan gizi yang baik untuk tumbuh dan belajar.
Kemampuan seorang anak untuk berkembang tidak seharusnya sejak awal ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarganya untuk menyediakan makanan bergizi.
Karena itu, kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemberian bantuan. Ada upaya untuk menciptakan titik awal yang lebih setara bagi anak-anak Indonesia.
Keadilan sosial, dalam konteks ini, dapat dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana: memastikan seorang anak tidak belajar dalam keadaan lapar.
Pendidikan sebagai Jalan Keluar dari Kemiskinan
Hal serupa dapat dilihat dalam program Sekolah Rakyat.
Kemiskinan memiliki kecenderungan untuk diwariskan secara turun menurun. Bukan karena orang miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupannya, melainkan karena kondisi sosial-ekonomi dapat membatasi akses seseorang terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Di sinilah pendidikan menjadi sangat penting.
Jika seorang anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, ia mendapatkan peluang untuk menentukan masa depannya berdasarkan kemampuan dan kerja kerasnya, bukan semata-mata berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya.
Karena itu, pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Pendidikan adalah instrumen pembebasan.
Dalam perspektif Tjokroaminoto, kemerdekaan manusia tidak akan lengkap apabila seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya.
Program pendidikan gratis juga dapat dibaca dalam kerangka yang sama. Persoalannya bukan sekadar siapa yang membayar biaya pendidikan, tetapi bagaimana negara memastikan kemampuan ekonomi keluarga yang tidak mampu menjadi penghalang utama seseorang untuk memperoleh pendidikan.
Ekonomi yang Dibangun Bersama
Koperasi Desa Merah Putih juga menarik dibaca melalui prinsip persaudaraan.
Koperasi memiliki logika yang berbeda dari individualisme ekonomi murni. Di dalam koperasi terdapat gagasan mengenai kepemilikan dan aktivitas ekonomi yang dibangun melalui kekuatan bersama.
Tentu koperasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi masyarakat. Implementasinya tetap harus dilihat dari tata kelola, manfaat, dan keberlanjutannya.
Namun secara gagasan, terdapat titik temu dengan semangat ekonomi kerakyatan dan prinsip tolong-menolong.
Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi diharapkan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di lingkungannya sendiri.
Dalam bahasa sederhana, yang kuat tidak harus menjadi lemah agar yang lemah menjadi kuat. Yang kuat justru perlu ikut menciptakan ruang agar lebih banyak orang dapat tumbuh bersama.
Apakah ini Sosialisme Islam?
Pertanyaan kemudian muncul: apakah rangkaian kebijakan tersebut dapat disebut sebagai Sosialisme Islam ala Prabowo?
Menurut saya, istilah itu perlu ditempatkan secara proporsional.
Meski, Presiden Prabowo tidak secara resmi mengadopsi ideologi Sosialisme Islam. Istilah tersebut lebih tepat digunakan sebagai perspektif untuk membaca adanya titik temu antara orientasi sejumlah kebijakan pemerintah dengan gagasan sosial Tjokroaminoto.
Titik temunya terletak pada satu pertanyaan besar: sejauh mana negara harus hadir agar kemerdekaan tidak hanya menjadi konsep politik, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari?
MBG berbicara tentang kebutuhan dasar dan kesempatan tumbuh.
Sekolah Rakyat berbicara tentang akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin.
Pendidikan gratis berbicara tentang pemerataan kesempatan.
Koperasi berbicara tentang penguatan ekonomi melalui kebersamaan.
Keempatnya memiliki konteks dan mekanisme yang berbeda. Namun ada satu benang merah yang dapat dibaca: negara berusaha memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih layak.
Ujian Sebenarnya Ada pada Implementasi
Pada akhirnya, gagasan sebesar apa pun tidak cukup dinilai dari nama program atau besarnya anggaran. Ujian sebenarnya ada pada implementasi.
Apakah program tepat sasaran? Apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan? Apakah kualitasnya terjaga? Apakah pelaksanaannya transparan? Apakah program tersebut berkelanjutan?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena keadilan sosial bukan sekadar tentang seberapa besar negara membelanjakan sumber daya.
Keadilan sosial berbicara tentang siapa yang mendapatkan manfaat dan apakah mereka yang sebelumnya tertinggal benar-benar mendapatkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya.
Hampir satu abad memisahkan kita dari masa Tjokroaminoto. Zaman berubah, persoalan berubah, dan instrumen negara juga berubah.
Tetapi pertanyaan tentang makna kemerdekaan tetap sama. Untuk siapa kemerdekaan itu bekerja?
Jika kemerdekaan berarti manusia memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat, memperoleh pendidikan, tumbuh sehat, bekerja, dan memperbaiki kehidupannya, maka gagasan Tjokroaminoto masih memiliki relevansi untuk dibicarakan.
Bukan untuk memaksakan sebuah label ideologi kepada pemerintahan hari ini.
Melainkan untuk mengingatkan bahwa kemerdekaan politik pada akhirnya harus menemukan bentuknya dalam keadilan sosial.
Di situlah saya melihat titik temu paling penting antara cita-cita Tjokroaminoto dan arah sejumlah kebijakan hari ini: negara bukan sekadar hadir untuk mengatur, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan semakin banyak rakyat memiliki kesempatan untuk berdiri di atas kakinya sendiri.
