Koma.id – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 mencapai US$454,8 miliar. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan posisi Juni 2026 yang mencapai US$454,5 miliar, namun secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,9 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan peningkatan ULN secara tahunan terutama dipengaruhi kenaikan ULN sektor publik di tengah penurunan ULN sektor swasta.
Menko PMK: Wajib Halal Mulai Oktober 2026 untuk Lindungi Masyarakat dan Perkuat Kepercayaan
“Posisi ULN Indonesia pada Juli 2026 tercatat sebesar 454,8 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada Juni 2026 sebesar 454,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 4,9 persen (yoy),” ujar Ramdan dalam keterangan resmi BI, dikutip Rabu (23/9/2026).
ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat sebesar US$218,4 miliar atau tumbuh 3,2 persen secara tahunan. BI menyebut perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Menurut Ramdan, aliran masuk tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
Pemerintah juga disebut tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk menciptakan pembiayaan yang efisien dan optimal.
“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga,” kata Ramdan.
Sementara itu, ULN sektor swasta justru mengalami penurunan. Posisi ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US$194,5 miliar atau mengalami kontraksi 1,2 persen secara tahunan.
Kontraksi tersebut dipengaruhi penurunan ULN kelompok peminjam perusahaan bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporations sebesar 1,4 persen (yoy) dan lembaga keuangan atau financial corporations sebesar 0,3 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut memiliki pangsa 80,6 persen dari total ULN swasta.
BI juga mencatat struktur ULN Indonesia masih didominasi utang jangka panjang. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli 2026 tercatat sebesar 30,7 persen.
BI menilai struktur tersebut tetap sehat dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Pemerintah dan BI juga terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN serta menjaga agar risikonya tidak mengganggu stabilitas perekonomian.
Ramdan mengatakan ULN pemerintah sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Adapun ULN pemerintah digunakan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 20,7 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen dari total ULN pemerintah.
“Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujar Ramdan.
BI menyatakan data terbaru tersebut merupakan bagian dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2026 dengan periode data Juli 2026.
