Koma.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor pada Senin (14/9/2026).
Pelaksanaan OTT tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dia menyebut lembaga antirasuah sampai saat ini terus mengusut peristiwa tersebut.
“Benar, masih pendalaman,” kata Setyo saat dikonfirmasi.
Namun Setyo tak menjelaskan lebih detail terkait peristiwa tertangkap tangan. Termasuk jenis dan konstruksi perkara yang terjadi di titik OTT.
Setyo hanya menyatakan saat ini KPK telah melakukan OTT di Kantor Pertanahan Bogor. Peristiwa itu juga disebut olehnya menyasar pihak-pihak lainnya.
“Kantah dan beberapa pihak lain,” ucapnya.
Kini KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di BPN Bogor.
Ini merupakan OTT ke-20 KPK sejak awal tahun. OTT pertama KPK pada 2026 berlangsung pada 9-10 Januari. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021-2026.
Pada bulan yang sama, KPK kembali melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi yang menjadi OTT kedua. Selanjutnya, Bupati Pati Sudewo ditangkap dalam OTT ketiga.
Memasuki Februari 2026, KPK melakukan OTT keempat dengan menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak lama berselang, KPK kembali melakukan OTT kelima terhadap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
OTT keenam juga berlangsung pada Februari. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Pada Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK melakukan tiga OTT berbeda. Ketiganya menyasar Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Memasuki April, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Operasi tersebut menjadi OTT ke-10 KPK sepanjang 2026. Sementara itu, tidak ada OTT yang dilakukan KPK sepanjang Mei.
KPK kembali melakukan serangkaian OTT pada Juni. OTT tersebut membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri.
Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12. OTT ke-13 menyasar aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan sebelumnya.
KPK kemudian melakukan OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.
Memasuki Juli, KPK kembali meningkatkan intensitas OTT. Sepanjang bulan tersebut, KPK melakukan OTT ke-15 hingga ke-18 dengan sejumlah kepala daerah yang terjaring, yakni Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Pada Agustus 2026, KPK melakukan OTT ke-19 dengan menangkap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
