Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Wamenko Polkam: Politik Harus Jadi Ibadah Pengabdian, Bukan Sarana Mencari Kekayaan

Views
×

Wamenko Polkam: Politik Harus Jadi Ibadah Pengabdian, Bukan Sarana Mencari Kekayaan

Sebarkan artikel ini
Wamenko Polkam
Wamenko Polkam RI, Lodewijk F. Paulus.

KOMA.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, bukan dijadikan sarana untuk memperkaya diri.

Pernyataan tersebut disampaikan Lodewijk saat menjadi narasumber dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Silakan gulirkan ke bawah

Dalam pemaparannya, ia menilai politik yang bermoral, berkeadilan, dan mampu memberdayakan masyarakat merupakan fondasi penting bagi terwujudnya demokrasi yang substantif sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Lodewijk menjelaskan bahwa situasi geopolitik global yang terus berkembang menghadirkan tantangan semakin kompleks bagi Indonesia. Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor politik dan keamanan, tetapi juga memengaruhi ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara.

Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan.

“Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ujar Lodewijk.

Di hadapan peserta kongres, Wamenko Polkam juga mengajak umat Islam mengaktualisasikan nilai-nilai profetik dalam kehidupan politik. Menurutnya, politik harus diarahkan untuk menghadirkan kesejahteraan, kemaslahatan, dan kepentingan bersama.

“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” katanya.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih membayangi dinamika politik nasional, seperti praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi serta moral politik, hingga praktik demokrasi yang dinilai masih berorientasi pada aspek prosedural semata.

Menurut Lodewijk, ulama bersama organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai sekaligus pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, ia mengajak umat Islam terus memperkuat persatuan serta memperjuangkan kehidupan politik yang berlandaskan etika dan nilai-nilai kebangsaan.

“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegasnya.

Kongres Umat Islam Indonesia VIII turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, jajaran pimpinan MUI provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren. Dalam kegiatan tersebut, Lodewijk didampingi Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.