Koma.id | Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi perdagangan internasional. Langkah ini ditempuh melalui strategi diversifikasi pembiayaan luar negeri dan perluasan penggunaan mata uang lokal.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Pleno IX Kongres KUII ke-8 di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
“Faktanya dolar masih dominan, tapi kita berupaya mengurangi ketergantungan dengan memperluas transaksi mata uang lokal,” ujarnya.
Strategi Pemerintah
- Penerbitan Panda Bonds: Surat utang berdenominasi yuan senilai USD 1 miliar untuk menekan risiko APBN dari fluktuasi dolar.
- Local Currency Transaction (LCT): Skema perdagangan langsung dengan mata uang mitra dagang seperti yuan, yen, won, ringgit, dan baht.
- Instrumen DNDF Bank Indonesia: Domestic Non-Deliverable Forward untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Plt. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin, menambahkan diversifikasi pembiayaan penting agar APBN tidak terbebani saat dolar menguat. “Kalau kita hanya bergantung pada dolar, akan menjadi kurang stabil,” katanya.
Sejumlah negara mitra utama Indonesia yang sudah aktif menerapkan skema LCT antara lain China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Dengan skema ini, pelaku usaha dapat bertransaksi langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus mengonversi ke dolar AS.
Meski diversifikasi terus digencarkan, pemerintah mengakui penghapusan total ketergantungan terhadap dolar tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
“Dolar masih diterima sebagai hard currency di banyak negara. Butuh waktu panjang untuk mengurangi dominasi ini,” jelas Herman.
