KOMA.ID, RIAU – Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, menegaskan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha perkebunan.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci untuk menekan angka kebakaran hutan sekaligus mencegah terulangnya bencana karhutla seperti yang terjadi pada 2019.
Menurutnya, Komisi IV secara khusus menyoroti skema kolaborasi antara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau, serta perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di sekitar kawasan hutan.
Seluruh pihak, kata dia, harus menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik regulasi Kementerian Kehutanan, peraturan daerah, maupun komitmen perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami melihat para pelaku usaha menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Kehutanan. Ini menjadi langkah positif karena penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ellen saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BBKSDA Provinsi Riau, Jumat (3/7/2026).
Ia menekankan bahwa strategi pengendalian karhutla harus lebih mengedepankan langkah antisipatif dibandingkan hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstansi akan mampu meminimalisasi risiko kebakaran sehingga grafik kejadian karhutla di Riau terus menurun dari tahun ke tahun.
“Kami berharap jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, tren karhutla di Riau semakin menurun. Dengan langkah antisipasi yang dilakukan lebih awal, dampak yang dirasakan masyarakat maupun kerugian lingkungan dan ekonomi juga dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegas Legislator Dapil Sulawesi Tengah tersebut.
Selain memperkuat langkah pencegahan, ia juga meminta Direktorat Jenderal Gakkum Kementerian Kehutanan menindak tegas perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan kawasan hutan maupun standar operasional yang telah ditetapkan.
“Perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan SOP atau Permenhut juga Perda ya yang melanggar tentunya kami mendorong kepada Dirjen Gakkum Kemenhut untuk menindak tegas kalau toh itu ada ancaman sampai dicabut izinnya harus ditindak tegas sehingga masalah yang timbul pada tahun 2019 jangan sampai terjadi lagi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut juga mendorong Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan dukungan sarana dan prasarana bagi petugas penanggulangan karhutla. Menurutnya, ketersediaan peralatan yang memadai akan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan dini.
“Kami mendorong kepada Kemenhut juga untuk dapat membantu dalam hal sarana prasarana dari petugas karhutla yang ada sehingga bisa membantu para petugas ini untuk bisa lebih efektif lagi dalam rangka pencegahan akan karhutla yang ada di daerah ini,” tutup Ellen
