Koma.id – Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) menjadi bukti bahwa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam urusan sipil, khususnya Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), tidak tepat dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Koalisi yang terdiri dari DE JURE, IMPARSIAL, CENTRA Initiative, Raksha Initiative, Human Rights Working Group (HRWG), Indonesia Risk Center, dan SETARA Institute menyampaikan duka cita atas meninggalnya para peserta pelatihan. Menurut mereka, insiden tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan militer tidak memiliki relevansi dengan tugas calon pengelola koperasi maupun kampung nelayan.
Direktur Indonesia Risk Center, Julius Ibrani, menilai tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan latihan dasar kemiliteran. “Karena itu, penerapan sistem pelatihan militer terhadap warga sipil dinilai sebagai kebijakan yang keliru dan justru menimbulkan korban jiwa,” ujarnya, dikutip Jumat (26/6/2026).
Koalisi juga mengkritik keras pelibatan TNI dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, langkah tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang TNI yang mengatur tugas pokok militer, sekaligus berpotensi mengaburkan batas antara ranah pertahanan negara dan urusan sipil.
Selain itu, mereka menilai Program Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah dijalankan dengan pendekatan yang terlalu militeristik. Padahal, sistem koperasi semestinya dikelola secara profesional, modern, dan demokratis berdasarkan kebutuhan para anggotanya, bukan melalui pola komando sebagaimana berlaku di lingkungan militer.
Koalisi berpendapat pendekatan tersebut juga berpotensi membuka ruang penyimpangan yang sulit diawasi, terlebih karena reformasi sistem peradilan militer dinilai belum tuntas dan anggota TNI masih tunduk pada mekanisme peradilan militer dalam perkara tertentu.
Atas meninggalnya para peserta, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mereka menilai penyelenggara maupun struktur komando pelaksanaan program harus dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa peserta selama berada dalam pengawasan pelatihan.
Koalisi juga meminta pemerintah meninjau ulang, bahkan menghentikan sementara Program Koperasi Desa Merah Putih beserta pelatihan dasar kemiliteran bagi calon pengelolanya. Menurut mereka, berbagai persoalan yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi mendasar terhadap desain program tersebut agar tidak kembali menimbulkan korban.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi tiga peserta SPPI meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer di lokasi pendidikan yang berbeda. Pemerintah menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan, termasuk aspek pemeriksaan kesehatan peserta, pengawasan medis, serta mekanisme pelaksanaan latsarmil di seluruh satuan pendidikan.
