Koma.id – Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi simbolik di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum menjawab persoalan kebutuhan hidup sehari-hari.
Koordinator aksi menyatakan demonstrasi akan mengusung tema perjuangan perempuan menghadapi meningkatnya biaya hidup. Massa aksi dijadwalkan membawa berbagai peralatan dapur dan mengenakan pakaian berwarna merah muda sebagai simbol peran perempuan dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah tekanan ekonomi yang meningkat.
Menurut Aliansi Perempuan Indonesia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax, telah berdampak langsung terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat. Mereka menilai beban tersebut paling banyak dirasakan oleh perempuan yang selama ini berperan mengatur pengeluaran rumah tangga.
“Kami melihat kenaikan harga BBM berimbas pada naiknya harga berbagai kebutuhan dasar. Kondisi ini membuat beban ekonomi keluarga semakin berat,” kata perwakilan aliansi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/6/2026).
Aksi tersebut akan membawa tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan mengendalikan harga kebutuhan pokok yang dinilai terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Aliansi menilai kenaikan harga energi berdampak luas terhadap biaya distribusi barang sehingga memicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan kebutuhan rumah tangga. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat.
Tuntutan kedua adalah penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut. Menurut mereka, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG perlu ditinjau kembali agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
Aliansi menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang menjadi sasaran program.
Sementara tuntutan ketiga adalah mendesak pemerintah memenuhi janji penciptaan lapangan kerja di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
Mereka menyoroti kondisi ketenagakerjaan yang dinilai masih menjadi persoalan serius. Gelombang PHK yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir disebut telah menambah jumlah masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan, sementara peluang kerja baru dinilai belum tumbuh secara signifikan.
Aliansi Perempuan Indonesia juga mengaitkan tuntutan tersebut dengan kondisi inflasi yang masih menjadi perhatian publik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada Mei 2026 tercatat berada di kisaran 3,08 persen, menunjukkan adanya tekanan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran masyarakat.
Menurut mereka, pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, pekerja informal, dan keluarga berpenghasilan rendah.
Aksi di Dukuh Atas berlangsung secara damai dan terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Selain menyampaikan tuntutan, peserta aksi juga akan melakukan sejumlah kegiatan simbolik untuk menggambarkan dampak kenaikan biaya hidup terhadap kehidupan rumah tangga.
