Koma.id, Jakarta – Penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai kasus hukum yang menjerat para petinggi BGN dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk meninjau kembali efektivitas dan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Menurut Hendri, sejak awal dirinya memprediksi kemungkinan adanya penghentian sementara program MBG. Namun, sebagai program prioritas pemerintah, langkah tersebut tidak mudah dilakukan tanpa adanya faktor eksternal yang kuat.
“Saya pernah memprediksi bahwa suatu saat Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Tetapi penghentian itu tidak bisa datang dari dirinya sendiri karena MBG merupakan program unggulannya,” ujar Hendri, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, diperlukan alasan yang memiliki legitimasi kuat agar kebijakan penghentian sementara program dapat diterima publik. Dalam konteks tersebut, kasus dugaan korupsi yang kini tengah diusut aparat penegak hukum dinilai dapat menjadi faktor eksternal yang mendorong evaluasi program.
Alarm Bahaya Ekonomi! Rupiah Jebol Rp18.000 per Dolar AS, IHSG Terjun Bebas ke Level 5.700
“Penetapan tersangka ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi program MBG, sehingga bukan tidak mungkin program tersebut dihentikan sementara waktu,” katanya.
Hendri berpandangan, penghentian sementara program MBG justru dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, mekanisme pengawasan, serta efektivitas penggunaan anggaran sebelum program kembali dijalankan.
Selain itu, langkah evaluasi juga dinilai dapat memberikan keuntungan politik bagi Presiden Prabowo. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sementara di sisi lain dapat melakukan penyesuaian terhadap beban fiskal negara yang selama ini digunakan untuk mendukung program MBG.
“Prabowo bisa mendapat dua keuntungan sekaligus, yakni menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan fiskal karena biaya program MBG sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendri menilai penghentian sementara bukan berarti mengakhiri program secara permanen. Pemerintah dapat memanfaatkan masa evaluasi untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan sehingga program dapat dilanjutkan kembali pada waktu yang lebih tepat.
Menurutnya, strategi komunikasi yang baik juga memungkinkan pemerintah tetap menjaga citra positif program MBG di mata masyarakat, meskipun tengah dilakukan evaluasi menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat BGN.
“Program ini tetap bisa diperbaiki dan dijalankan kembali setelah evaluasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan tata kelola yang lebih baik dan penggunaan anggaran yang akuntabel,” pungkasnya.
Kasus dugaan korupsi di BGN sendiri menjadi perhatian publik setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan pejabat lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangan kasus tersebut kini dinilai tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga berpotensi memengaruhi arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
