KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, meminta Istana Kepresidenan bersikap terbuka terkait pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyebut kelebihan biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung secara pribadi oleh Presiden.
Menurut Habib Syakur, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik karena hingga kini pemerintah belum pernah menjelaskan secara rinci komposisi pembiayaan perjalanan luar negeri Presiden antara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan yang berasal dari dana pribadi Presiden.
“Kalau memang benar ada biaya kunjungan luar negeri yang ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo, maka Istana harus menjelaskan secara transparan kepada publik. Berapa nilai yang ditanggung negara, berapa nilai yang ditanggung pribadi Presiden, dan untuk pos pengeluaran apa saja,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, transparansi tersebut penting karena menyangkut penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Habib Syakur menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan apabila Presiden menggunakan dana pribadi untuk membantu menutupi kebutuhan tertentu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Namun, hal itu tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan diketahui publik agar tidak memunculkan spekulasi.
Tampak Ogah Dikritik, Teddy Serang Balik Dino Patti Djalal Singgung Masa Jabatan hingga Diplomat Hebat
“Justru karena ini menyangkut Presiden, maka standar transparansinya harus lebih tinggi. Jangan hanya disampaikan secara lisan bahwa kelebihan biaya ditanggung pribadi. Publik berhak mengetahui angka dan mekanismenya,” ujarnya.
Ia menilai dalam negara demokrasi modern, seluruh pembiayaan kegiatan kepala negara harus memiliki dokumentasi yang jelas dan dapat diaudit.
“Mana yang menggunakan APBN, berapa besarannya. Mana yang menggunakan dana pribadi Presiden, berapa nilainya. Itu harus terang-benderang. Jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa ada ruang abu-abu dalam pengelolaan keuangan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur meminta DPR RI menggunakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran untuk memastikan adanya transparansi terhadap pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden.
Menurutnya, polemik yang berkembang di ruang publik saat ini seharusnya dijawab melalui data dan penjelasan resmi, bukan sekadar pernyataan politik.
“Saya meminta DPR RI menjalankan fungsi budgeting dan fungsi pengawasannya. Jangan biarkan isu ini menjadi polemik berkepanjangan. Justru DPR harus memastikan seluruh penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Habib Syakur secara khusus mendorong Komisi XI DPR RI maupun alat kelengkapan dewan yang membidangi keuangan negara untuk memanggil Menteri Keuangan serta pihak Sekretariat Presiden guna memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Panggil Menteri Keuangan dan Sekretariat Presiden. Jelaskan kepada rakyat berapa biaya kunjungan luar negeri Presiden yang bersumber dari APBN dan berapa yang berasal dari dana pribadi Presiden. Kalau memang ada dana pribadi yang digunakan, mekanismenya seperti apa dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ucapnya.
Menurut Habib Syakur, keterbukaan informasi tersebut justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
“Transparansi tidak akan merugikan pemerintah. Sebaliknya, transparansi akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat. Karena yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah data, angka, dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh perjalanan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto tetap dilaksanakan sesuai ketentuan negara. Bahkan, apabila terdapat kebutuhan biaya di luar anggaran yang telah disiapkan pemerintah, kelebihan tersebut disebut ditanggung langsung oleh Presiden secara pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Teddy saat merespons kritik dan masukan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahan.
Menurut Teddy, isu pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden sebenarnya sudah beberapa kali dijelaskan kepada publik.
“Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy dalam keterangan videonya.
