Koma.id– Pendiri SMRC sekaligus Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani, mengajak masyarakat sipil untuk mempertimbangkan boikot Pemilu 2029 apabila prosesnya dinilai tidak demokratis dan tidak sah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Republik yang digelar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 30 Mei 2026, sebuah forum yang mempertemukan ratusan akademikus, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas untuk membahas kemunduran demokrasi di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Boikot pemilu kalau tidak sah. Kita ingin pemilu yang bersih. Media massa dan masyarakat sipil harus terus mengawasi,” kata Saiful dikutip.
Menurut Saiful, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan saat pemungutan suara, tetapi juga oleh proses politik yang berlangsung setelah pemerintahan terbentuk, termasuk dugaan keterlibatan aparat negara dalam berbagai program pemerintah yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
Saiful juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul pada Pemilu 2024, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden hingga adanya dissenting opinion tiga hakim konstitusi dalam sengketa hasil pemilu. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tanda adanya masalah serius dalam kualitas demokrasi.
Sebagai langkah moderat, Saiful mendorong masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan dan mencegah upaya pembajakan proses demokrasi, sembari memperluas konsolidasi gerakan sipil ke berbagai daerah dengan melibatkan generasi muda.
Bahkan ia mencontohkan keberhasilan gerakan masyarakat sipil di Filipina yang berhasil menjatuhkan rezim Ferdinand Marcos, serta menegaskan pentingnya menyiapkan pemimpin bermoral yang tidak berorientasi pada kekuasaan maupun kepentingan bisnis demi menjaga masa depan demokrasi Indonesia.
“Yang menjatuhkan Marcos bukan negara, tetapi masyarakat sipil. Gerakan gereja yang memimpin,” kata Saiful.
