JAKARTA – Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, mengkritik minimnya transparansi informasi terkait sejumlah kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta jajaran Istana, khususnya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono, lebih terbuka kepada publik mengenai agenda lawatan Presiden ke berbagai negara.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sekaligus Juru Bicara Kepresidenan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai perjalanan internasional Presiden harus dikelola secara profesional dengan perencanaan yang matang serta komunikasi publik yang memadai.
Megawati Siap Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila dan Dengarkan Pidato Prabowo Langsung Besok
“Ketiga, saya juga berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dilakukan dengan profesional dan perencanaan yang baik,” kata Dino Patti Djalal dalam pernyataan terbukanya, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Dino, publik berhak mengetahui tujuan, agenda, serta manfaat dari setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden. Karena itu, ia mengusulkan agar agenda lawatan luar negeri diumumkan jauh sebelum keberangkatan.
“Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari-H,” ujarnya.
Dino menilai keterbukaan tersebut penting untuk membangun akuntabilitas sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai intensitas perjalanan luar negeri Presiden.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar pemerintah menyampaikan secara jelas negara tujuan serta agenda yang akan dijalankan dalam setiap kunjungan resmi Presiden.
“Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi,” katanya.
Menurut Dino, masih terdapat sejumlah perjalanan Presiden yang terkesan mendadak dan tidak disertai informasi memadai kepada masyarakat sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan spekulasi yang tidak perlu di ruang publik.
Ia mencontohkan kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia yang disebut berlangsung tanpa penjelasan lebih dahulu kepada masyarakat.
“Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat,” ujarnya.
Karena itu, Dino menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aktivitas diplomasi kepala negara.
“Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri,” tegasnya.
Menurut Dino, komunikasi publik yang baik bukan hanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang modern dan terbuka.
Ia menilai keterbukaan informasi akan membantu publik memahami tujuan strategis di balik setiap perjalanan Presiden, sekaligus memastikan diplomasi Indonesia memperoleh dukungan yang lebih luas dari masyarakat.
Di akhir pandangannya, Dino mengingatkan bahwa di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, masyarakat kini semakin memperhatikan efektivitas dan manfaat konkret dari setiap agenda luar negeri pemerintah.
Karena itu, ia berharap Istana, termasuk jajaran protokoler dan diplomasi negara, dapat membangun pola komunikasi yang lebih transparan sehingga setiap kunjungan Presiden tidak hanya dipahami sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan nasional.
