Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaEkonomiKesehatan

Menaker Soroti Tingginya Kecelakaan Kerja, BPJS Diminta Bergerak di Hulu

Views
×

Menaker Soroti Tingginya Kecelakaan Kerja, BPJS Diminta Bergerak di Hulu

Sebarkan artikel ini
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih, Yassierli.

Koma.id | Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta BPJS Ketenagakerjaan mengambil peran lebih besar dalam memperkuat budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terutama melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja. Arahan tersebut disampaikan dalam acara Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri di Jakarta.

Data Kecelakaan Kerja Berdasarkan catatan tahun 2025, terdapat 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah itu, 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total. Menaker menilai pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, hanya berfokus pada kompensasi, tidak berkelanjutan secara aktuaria.

Silakan gulirkan ke bawah

“Investasi di sektor hulu melalui program promotif dan preventif justru dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar di hilir,” ujar Yassierli, Jumat (22/05)

Penyakit Akibat Kerja (PAK) Menaker juga menyoroti 158 kasus PAK yang tercatat, meski angka tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi lapangan karena pelaporan masih minim. Data WHO dan ILO menunjukkan sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

Saat ini, penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) baru dilakukan sekitar 18.000 dari total 450.000 perusahaan di Indonesia.

Tiga Pekerjaan Rumah Kemnaker Kemnaker menetapkan tiga langkah utama bersama BPJS Ketenagakerjaan:

  • Memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.
  • Meningkatkan efektivitas program pencegahan lewat pelatihan berbasis wilayah.
  • Memastikan penerapan SMK3 berjalan nyata dan terukur di perusahaan.

Respons BPJS Ketenagakerjaan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyatakan kesiapan pihaknya menyusun pembahasan teknis lebih mendalam. Langkah yang akan dilakukan meliputi integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga penyusunan program pencegahan yang lebih efektif.

“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.