Koma.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan siap menerima masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperbaiki tata kelola program Sekolah Rakyat, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan pihaknya terbuka terhadap audit maupun pemeriksaan sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi program pemerintah.
“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menyampaikan Kemensos berencana bertemu dengan pimpinan KPK untuk menyampaikan seluruh proses pengadaan yang telah dilakukan dalam program Sekolah Rakyat.
Menurut Gus Ipul, langkah tersebut menjadi bagian evaluasi sebelum pemerintah melanjutkan proses pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2026.
“Kami terbuka dan jika ada waktu besok, kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kami lewati. Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026,” katanya.
Ia menegaskan masukan dari KPK sangat penting agar proses pengadaan di program Sekolah Rakyat semakin akuntabel dan sesuai aturan.
“Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK,” ujar Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos juga akan memaparkan data serta proses pengadaan perlengkapan operasional Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi sorotan publik di media sosial.
Gus Ipul memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk melalui survei harga pasar serta konsultasi teknis sebelum pelaksanaan pengadaan.
Ia juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap pengawasan publik demi memastikan program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.
