Koma.id– Diskusi kelompok terarah (FGD) yang digelar Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin (13/4), diwarnai tanggapan keras terhadap pernyataan pejabat pemerintah terkait fenomena “inflasi pengamat”.
“Yang pertama, pernyataan itu sebenarnya tidak kredibel, karena para pengamat itu justru menjadi bagian penting dari aktor yang membantu pemerintah untuk mengerti apa yang terjadi di masyarakat.Tanpa ada para pengamat, tidak mungkin pemerintah bisa memahami realitas sosial, ekonomi, politik, hukum secara objektif,” ujar Usman kepada wartawan.
Aktivis HAM sekaligus Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyoroti maraknya pengamat tanpa keahlian spesifik tidak memiliki dasar yang kuat.
“Jadi, pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah anti kritik. Apalagi pada bulan Maret yang lalu, Presiden Prabowo menyampaikan akan menertibkan para pengamat dengan penilaian bahwa para pengamat dianggap memiliki motif-motif yang tidak murni,” ujarnya.
Menurut Usman, para pengamat justru memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memahami kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum di masyarakat.
Ia menyebut tanpa kontribusi pengamat, pemerintah akan kesulitan memperoleh gambaran objektif atas realitas publik.
Usman juga menilai pernyataan tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak terbuka terhadap kritik.
“Dari mulai hanya karena kalah pemilu, demi mencari uang, atau membawa kepentingan asing. Jadi sebaiknya pernyataan seperti yang disampaikan oleh Seskab Teddy Wijaya itu ya disudahi lah,” katanya.
