Koma.id – Stok minyak goreng rakyat merek Minyakita dilaporkan langka di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat karena Minyakita merupakan salah satu komoditas pokok dengan harga terjangkau yang banyak dibutuhkan rumah tangga.
Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog melalui Direktur Utamanya, Ahmad Rizal Ramdhani, telah melaporkan situasi kelangkaan ini kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta mengajukan penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Rizal menjelaskan, keterbatasan pasokan yang diterima Bulog menjadi salah satu faktor utama terganggunya distribusi Minyakita di lapangan.
“Pasokan yang kami terima memang masih terbatas, sehingga distribusinya belum bisa optimal untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah,” ujar Rizal, dikutip Selasa (14/4/2026).
Saat ini, distribusi Minyakita melibatkan BUMN pangan dengan alokasi sekitar 35 persen dari produsen. Penyaluran tersebut dibagi antara Perum Bulog, ID FOOD, dan Agrinas Palma guna menjaga stabilitas pasokan, khususnya di pasar tradisional dan jaringan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SP2KP).
Stop MBG Picu Harga Telur dan Ayam Ambruk
Di sisi lain, Bulog juga menghadapi tugas besar dalam menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kondisi ini membuat Bulog harus membagi fokus antara menjaga ketersediaan Minyakita di pasar dan memastikan distribusi bantuan sosial berjalan lancar.
“Memang saat ini kami juga sedang fokus pada penyaluran bantuan pangan. Setelah itu, kami akan kembali mengoptimalkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan,” tambah Rizal.
Setelah periode prioritas Ramadhan dan Idulfitri, Bulog kini melanjutkan distribusi bantuan pangan sebelum kembali memperkuat intervensi pasar.
Bulog menilai keterbatasan kuota DMO menjadi penyebab utama kelangkaan Minyakita. Untuk itu, pihaknya mengusulkan peningkatan kuota DMO menjadi 65 persen agar kebutuhan pasar dan program bantuan dapat berjalan secara bersamaan.
“Dengan penambahan kuota DMO, kami berharap pasokan bisa lebih terjamin sehingga distribusi ke masyarakat dapat lebih merata,” tegas Rizal.
Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah potensi penimbunan maupun penyimpangan di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan minyak goreng bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan serta menjaga stabilitas harga di tengah tingginya permintaan.
