Koma.id– Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai kebijakan work from home (WFH) berpotensi menurunkan produktivitas pegawai, meskipun di sisi lain dapat menghemat konsumsi bahan bakar.
Baginya, dampak negatifnya cukup besar terhadap kinerja, terutama dalam pelayanan publik dan sektor usaha. Bahkan berdampak pada penjualan hingga produksi, yang pada akhirnya memicu kerugian ekonomi.
Sebagai solusi, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM. Ia berpendapat, langkah tersebut secara alami dapat menekan konsumsi energi masyarakat tanpa harus mengurangi aktivitas kerja dan produktivitas.
“Ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya, mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah besar sekali, apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagimana produksi. Itu mahal sekali akibatnya,” kata JK dikutip.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Nico Harjanto, menyatakan bahwa masukan dari Jusuf Kalla menjadi catatan penting bagi pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan WFH saat ini merupakan langkah taktis jangka pendek untuk merespons kondisi aktual.
Nico menjelaskan, penerapan WFH bertujuan menekan konsumsi BBM harian tanpa mengorbankan produktivitas maupun pelayanan publik. Ia menambahkan, pemerintah tetap fokus pada solusi jangka menengah dan panjang melalui transisi energi, termasuk pengembangan kendaraan listrik, penggunaan bioenergi B50, serta penguatan infrastruktur dan produksi BBM domestik.
“Krisis hari ini kita urai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional, sembari terus membangun kedaulatan energi masa depan,” tuturnya.
