Koma.id– Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai wacana pemotongan gaji pejabat negara, mulai dari anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri, merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sense of crisis di tengah potensi tekanan ekonomi global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah.
“Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi terutama pascaperang di Timur Tengah itu tidak mudah, dan karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua,” kata Rifqinizamy dikutip.
Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak cukup hanya melalui pemotongan gaji, melainkan juga harus diiringi dengan optimalisasi dan efisiensi anggaran pemerintah secara menyeluruh agar memiliki output dan outcome yang jelas bagi pembangunan.
Rifqinizamy juga menilai kebijakan ini dapat diterapkan tanpa revisi undang-undang, cukup melalui aturan teknis seperti peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan. Ia mengingatkan agar efisiensi dilakukan secara tepat sasaran tanpa menghambat pelayanan publik.
Sementara itu Mantan Wakil Presiden Jusuf menyoroti pentingnya aspek proporsionalitas dalam wacana tersebut. Sebab, gaji menteri saat ini relatif kecil, sekitar Rp19 juta per bulan, bahkan lebih rendah dibandingkan pejabat BUMN maupun anggota DPR, sehingga pemotongan lebih lanjut perlu dipertimbangkan secara matang.
“Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?” kata JK.
