Koma.id | Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
Prabowo menekankan bahwa reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran penegakan hukum.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Minggu (22/03).
Presiden menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan oknum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” kata Prabowo.
Ia memastikan pemerintah akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan internal. Namun, jika tidak ada perubahan, langkah tegas akan diambil.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik ilegal, seperti tambang ilegal. “Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” ujarnya.
Menurutnya, penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru. Ia menyinggung sejumlah jenderal yang telah diproses hukum.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” tegasnya.
Prabowo menegaskan bahwa lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas adalah syarat mutlak bagi negara yang kuat.
“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” katanya.
Dengan komitmen tersebut, Presiden memastikan tidak ada lagi aparat yang kebal hukum, sekalipun berpangkat tinggi. Pemerintah, menurutnya, akan terus mendorong reformasi menyeluruh demi menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
