Koma.id – Sebanyak ratusan unit mobil pikap asal India telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai bagian dari realisasi kontrak pengadaan kendaraan niaga untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih. Kedatangan ini menandai langkah awal proyek impor yang mendapat sorotan publik dan politisi.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengonfirmasi bahwa unit kendaraan pertama, sebanyak sekitar 1.000 unit, telah berada di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok. Meski sebelumnya sempat muncul desakan dari DPR untuk menunda impor, unit-unit ini tetap tiba sesuai jadwal pengiriman tahap awal.
Proyek besar ini merupakan bagian dari kontrak pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga dengan total nilai kontrak mencapai sekitar Rp24,66 triliun, yang melibatkan dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors.
Harga Kompetitif, Hemat Anggaran?
Soal harga unit pikap, Joao menyatakan bahwa banderol kendaraan ini sangat kompetitif dan termasuk dalam total harga kontrak keseluruhan. Berdasarkan perhitungan kasar dari nilai kontrak, rata-rata harga per unit diperkirakan di kisaran Rp230 juta hingga Rp235 juta — jauh lebih rendah dibandingkan harga pikap 4×4 sekelas yang beredar di pasar domestik.
Beberapa laporan bahkan menuliskan harga mobil pikap India itu sekitar Rp200 jutaan per unit saat tiba di Priok, dengan total efisiensi mencapai puluhan triliun rupiah bila dibandingkan harga pasar umum.
Unit yang diimpor bukan pikap standar kelas ringan, melainkan konfigurasi 4×4 yang dirancang untuk medan berat, sesuai kebutuhan operasi logistik dan distribusi koperasi di daerah pedesaan dan wilayah terpencil.
Sorotan DPR dan Tantangan Industri Lokal
Rencana dan realisasi kedatangan kendaraan impor ini memicu masukan dan kritik dari sejumlah anggota DPR RI. Anggota Komisi VII, misalnya, menilai bahwa industri otomotif dalam negeri sesungguhnya memiliki kapasitas untuk memproduksi kendaraan niaga dalam jumlah besar, sehingga impor dalam jumlah besar perlu dikaji ulang.
Sejumlah legislator juga menyoroti aturan yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri serta koordinasi yang lebih kuat antara badan pengadaan dengan industri lokal agar peluang industri nasional dan tenaga kerja tetap terjaga.
Proyek Strategis di Tengah Desakan Penundaan
Walaupun ada dorongan dari DPR untuk menunda atau mengevaluasi proyek impor ini, Agrinas menyatakan komitmennya untuk tetap mengikuti arah kebijakan negara dan keputusan Komponen Pemerintah terkait lanjutannya. Joao menegaskan bahwa segala keputusan dari negara dan DPR akan dipatuhi oleh perusahaan sebagai pihak pelaksana.
Kedatangan unit perdana pikap India itu sekaligus menjadi sinyal dimulainya proses distribusi kendaraan niaga ke berbagai daerah di Indonesia untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih, salah satu program strategis yang tengah berjalan.
