Koma.id– Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, angkat bicara terkait wacana perubahan struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari yang saat ini berada langsung di bawah presiden menjadi di bawah kementerian.
Haedar menjelaskan bahwa setelah Reformasi 1998, terjadi perubahan besar dalam sistem dan kelembagaan negara. Salah satu keputusan strategis saat itu adalah memisahkan Polri dan TNI sebagai dua institusi berbeda serta menempatkan Polri langsung di bawah presiden.
Karena itu, jika muncul persoalan di dalam institusi, langkah yang lebih tepat adalah melakukan pembenahan internal, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan.
“Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” kata Haedar di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa perubahan struktural setiap kali muncul persoalan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Terlebih, kementerian sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan juga tidak luput dari berbagai tantangan dan masalah internal.
Pemerintah Buka Polling Logo HUT ke-81 RI
Dalam pandangannya, menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko memunculkan dobel masalah. Mengingat, apabila institusi yang memiliki persoalan digabungkan dengan kementerian yang juga menghadapi persoalan, maka beban permasalahan bisa semakin kompleks.
“Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah,” kata Haedar.
Haedar juga menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika tersebut. Ia menilai presiden memiliki pandangan kenegarawanan dan visi yang luas dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan.
“Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi,” tutur Haedar.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, berharap seluruh institusi negara baik Polri, TNI, maupun birokrasi kementerian terus melakukan pembenahan internal demi memperkuat prinsip good governance, meminimalkan praktik korupsi, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ia juga meminta Tim Reformasi Polri untuk memahami persoalan secara komprehensif dan bertindak secara bijaksana dalam merumuskan rekomendasi.
“Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif,” harap Haedar Nashir.
Ia pun kembali menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan mengambil keputusan secara luas, saksama, dan bijaksana terkait polemik ini.
“Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana,” ucapnya
