Koma.id– Prabowo menuai kritik keras dari masyarakat sipil dan aktivis reformasi. Gatot bahkan menyiratkan seolah Kapolri berpotensi “berontak” karena menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai pernyataan Gatot sebagai bentuk pengaburan sejarah dan semangat reformasi. Ia menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan amanat undang-undang sekaligus hasil perjuangan panjang reformasi 1998 untuk memisahkan kepolisian dari militerisme Orde Baru.
Rupiah Melemah ke Rp17.988 per Dolar AS
Senada, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98), Willy Prakarsa, menyebut narasi yang disampaikan Gatot sebagai menyesatkan dan berbahaya. Ia mengingatkan bahwa pemisahan Polri dari TNI dilakukan agar penegakan hukum tidak berada di bawah bayang-bayang kekuasaan bersenjata.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga membantah isu ketidakloyalan Kapolri terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki loyalitas penuh kepada kepala negara.
“Saya bersaksi bahwa Kapolri Pak Listyo, loyal 100 persen pada Pak Presiden,” kata Habiburokhman dalam keterangan video yang dikutip, Kamis, 29 Januari 2026.
Habiburokhman menjelaskan, isu tersebut kerap digulirkan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan dan kini justru membangun narasi adu domba.
Ia menyebut pembentukan tim transformasi dan reformasi internal Polri pada 17 September 2025 sebagai bukti loyalitas Kapolri dalam merespons arahan Presiden untuk mempercepat reformasi kepolisian.
“Pembentukan tim transformasi dan reformasi Polri pada 17 september 2025, justru merupakan bentuk loyalitas Kapolri merespons keinginan presiden mempercepat reformasi polri,” kata Habiburokhman.
