Koma.id — Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 5 kembali menguat seiring rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos kementerian strategis. Evaluasi ini disebut mencakup menteri hingga pejabat setingkat menteri di lingkungan kabinet.
Sejumlah nama dikabarkan masuk radar evaluasi, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana perombakan kabinet. Ia menyatakan masih fokus menjalankan tugas dan program kementerian yang diembannya.
“Sampai sekarang belum ada informasi apa pun yang saya terima terkait reshuffle,” ujar Sugiono kepada awak media.
Partai Politik Serahkan ke Presiden
Dari kalangan partai politik, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo. Menurutnya, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan waktu, skala, dan siapa saja yang akan dievaluasi.
“Reshuffle sepenuhnya hak Presiden. Kapan dilakukan dan siapa yang dievaluasi itu kewenangan presiden,” kata Sarmuji.
Pernyataan senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia menilai pergantian menteri atau wakil menteri merupakan bagian dari mekanisme evaluasi internal pemerintah yang tidak bisa diintervensi partai politik.
“Pergantian menteri atau wakil menteri sepenuhnya menjadi hak Presiden,” ujar Herman.
Kekosongan Jabatan Wamenkeu Jadi Pertimbangan
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa evaluasi kabinet salah satunya berkaitan dengan kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan. Posisi tersebut ditinggalkan setelah Thomas Djiwandono mendapat persetujuan DPR untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo akan mengkaji pengisian jabatan Wamenkeu setelah proses pengangkatan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI selesai secara administratif.
“Presiden tentu akan melihat kebutuhan pengisian posisi tersebut. Namun, itu belum tentu berarti akan ada reshuffle besar-besaran,” kata Prasetyo.
Hingga saat ini, Istana belum mengumumkan secara resmi jadwal maupun cakupan perombakan Kabinet Merah Putih. Pemerintah menegaskan evaluasi kabinet merupakan proses berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kerja pemerintahan.
