Koma.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan serius terkait dugaan afiliasi politik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga antikorupsi tersebut menemukan indikasi keterkaitan partai politik pada puluhan yayasan yang menjadi mitra pelaksana program unggulan pemerintah itu.
Berdasarkan pemantauan ICW terhadap 102 yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan secara acak di berbagai daerah pada periode Oktober–November 2025, terdapat 28 yayasan yang terindikasi memiliki afiliasi dengan partai politik.
Tak hanya pada level kelembagaan, ICW juga mencatat keterkaitan politik yang lebih luas pada struktur pengelola. Sebanyak 43 individu yang terlibat dalam yayasan mitra MBG diketahui memiliki hubungan langsung dengan partai politik.
Mahfud MD: Cukup Ubah Satu Pasal untuk Alihkan Pidana Umum Prajurit TNI ke Peradilan Umum
Peneliti ICW Seira Tamara menjelaskan, afiliasi tersebut teridentifikasi melalui berbagai pola, mulai dari kepemilikan yayasan oleh pengurus partai, keanggotaan aktif di partai politik, hingga rekam jejak sebagai calon legislatif yang pernah diusung partai tertentu, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Afiliasi politik ini kami temukan melalui penelusuran struktur yayasan, latar belakang pengurus, hingga rekam jejak politik individu yang terlibat dalam pengelolaan SPPG,” kata Seira.
Dalam pemetaan ICW, Partai Gerindra tercatat sebagai partai dengan jumlah afiliasi terbanyak dalam yayasan pengelola SPPG. Meski demikian, ICW menegaskan bahwa temuan ini tidak dimaksudkan untuk menyasar satu partai tertentu, melainkan menunjukkan adanya pola politisasi dalam program MBG.
ICW menilai, keterlibatan individu dan yayasan yang terafiliasi partai politik dalam program MBG berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama karena MBG dibiayai menggunakan anggaran negara dalam skala besar.
“Program MBG seharusnya murni berorientasi pada pemenuhan hak gizi masyarakat, bukan menjadi ruang distribusi kepentingan politik atau konsolidasi kekuatan partai,” ujar Seira.
Lebih jauh, ICW mengingatkan bahwa politisasi program bantuan sosial dan layanan publik berisiko melemahkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keadilan distribusi. Menurut ICW, keterkaitan politik dapat memengaruhi proses penunjukan mitra, pengawasan dapur MBG, hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat.
ICW mendesak pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mitra MBG. Evaluasi tersebut, kata ICW, harus disertai dengan keterbukaan data yayasan, struktur pengurus, serta mekanisme seleksi mitra yang bebas dari kepentingan politik.
Selain itu, ICW meminta adanya penguatan sistem pengawasan independen agar program MBG tidak menjadi alat politik terselubung, melainkan benar-benar menjawab persoalan gizi dan ketimpangan sosial.
