Koma.id – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial serta menjamin pemenuhan hak-hak buruh sepanjang tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan KSBSI dalam catatan akhir tahun atau kaleidoskop ketenagakerjaan 2025. KSBSI menilai Polri menunjukkan transformasi pelayanan yang semakin humanis, demokratis, dan solutif dalam menyikapi berbagai persoalan perburuhan.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyebut stabilitas industri dan kondusivitas ruang publik selama 2025 tidak terlepas dari peran aktif Polri dalam mengawal aspirasi pekerja.
“Sepanjang 2025, Polri menunjukkan profesionalisme yang patut diapresiasi. Pendekatan yang humanis dan dialogis membuat buruh merasa aman dalam menyuarakan hak-hak konstitusionalnya,” ujar Elly dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
Pengawalan Aksi Buruh Lebih Humani
KSBSI mencatat, sepanjang 2025 berbagai aksi unjuk rasa buruh di sejumlah daerah berlangsung aman dan tertib. Polri dinilai tidak lagi hanya mengedepankan pengamanan fisik, melainkan pendekatan persuasif melalui dialog dengan serikat pekerja.
Pendekatan tersebut dinilai menciptakan rasa aman dan kepercayaan, sekaligus menjaga stabilitas industri tanpa menghambat kebebasan berekspresi buruh.
May Day 2025 Berjalan Kondusif
KSBSI juga menyoroti pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang berlangsung kondusif di berbagai wilayah Indonesia. Menurut KSBSI, koordinasi yang baik antara aparat dan serikat buruh menjadikan May Day tidak semata sebagai ajang protes, tetapi berkembang menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja.
“May Day 2025 menjadi momentum penting hubungan harmonis antara buruh dan aparat negara,” kata Elly.
Pendampingan Buruh Korban PHK
Terobosan lain yang diapresiasi KSBSI adalah peran aktif Polri dalam mendampingi buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dinamika ekonomi global.
Dalam catatan KSBSI, Polri turut membantu proses mediasi agar hak pesangon dan hak normatif buruh dapat terpenuhi tepat waktu. Selain itu, Polri juga memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait untuk penyaluran tenaga kerja terdampak PHK ke peluang kerja baru maupun program pelatihan kerja.
Pengawalan Penetapan UMP dan UMK 2026
KSBSI turut mengapresiasi peran Polri dalam mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 yang berlangsung di akhir tahun 2025.
Meski diwarnai perbedaan pendapat, Polri dinilai berhasil menjaga situasi tetap kondusif serta memberikan ruang demokrasi bagi buruh untuk beraudiensi dengan pemerintah daerah tanpa mengabaikan pengamanan objek vital nasional.
Harapan KSBSI untuk 2026
Meski memberikan apresiasi, KSBSI menegaskan tetap menaruh harapan besar kepada Polri di tahun 2026. KSBSI meminta Polri mengawasi implementasi upah minimum agar tidak ada pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan UMP dan UMK yang telah ditetapkan.
Selain itu, KSBSI juga mendorong Polri untuk menindak tegas pelanggaran pidana ketenagakerjaan, seperti praktik pemberangusan serikat pekerja (union busting) serta pengabaian standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“KSBSI siap terus menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan nasional sekaligus memperjuangkan keadilan sosial bagi kaum buruh,” ujar Elly.
KSBSI menutup catatan akhir tahunnya dengan harapan agar sinergi antara buruh dan aparat penegak hukum terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kemajuan bangsa.
