Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaKeamananNasional

Pemerintah Diminta Tak Ikut Campur Konflik PBNU

Views
×

Pemerintah Diminta Tak Ikut Campur Konflik PBNU

Sebarkan artikel ini
Yahya
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bersama jajaran pengurus lainnya saat melakukan konferensi pers di Gedung PBNU, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Koma.id Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat pleno di Jakarta pada Selasa, 9 Desember 2025, untuk membahas penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU sebagai pengganti sementara Yahya Cholil Staquf.

Agenda utama rapat meliputi pengesahan hasil Rapat Harian Syuriyah serta penunjukan Pj Ketum guna memastikan roda organisasi tetap berjalan di tengah dinamika internal yang berkembang. Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna membenarkan agenda tersebut, namun belum mengungkap kandidat yang akan ditetapkan.

Silakan gulirkan ke bawah

Rapat pleno ini digelar di tengah sorotan publik menyusul beredarnya risalah internal yang memuat permintaan agar Gus Yahya mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Meski demikian, Gus Yahya menegaskan tetap berkomitmen menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir sesuai amanat Muktamar NU.

Sementara itu Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten KH Imaduddin Utsman al-Bantani mengingatkan Pemerintah untuk tidak ikut campur secara politik dalam persoalan konflik yang terjadi di tubuh PBNU kali ini. Menurutnya, negara harus menjadi orangtua yang baik dalam konflik NU yang bisa mengayomi terhadap kemelut yang sekarang terjadi.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.