Koma.id – Belakangan ini banyak yang berkomentar dan usulan terkait dengan pembenahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ada yang mengusulkan agar Polri direposisi yang saat ini langsung dibawah Presiden menjadi di bawah satu kementerian.
Ada juga yang meminta agar Presiden mengganti Kapolri.
Apakah persoalan di Kepolisian sesederhana itu?
Persoalan yang harus dibenahi di internal Polri tidaklah sesederhana itu.
Kalau memang serius ingin membenahi Polri, harus dipahami secara benar apa persoalan yang mendasar harus segera diperbaiki.
Polri merupakan salah satu pilar penting dalam berbangsa dan bernegara yang tugas utamanya dalam bidang Keamanan.
Peran vital yang dimiliki Polri mencakup menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga tidak sesederhana apa yang dipikirkan oleh beberapa pihak kalau ingin membenahi Polri.
Lalu apa yang harus dilakukan?
Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Polri merespon baik tuntutan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan internal Polri.
Hal tersebut dapat terlihat dari dibentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Diharapkan tim tersebut akan mampu melakukan inventarisasi dan memahami persoalan yang menyebabkan Polri mendapatkan sorotan dari publik.
Sehingga mengambil langkah yang strategis dan tepat untuk melakukan perbaikan.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini Polri sudah banyak melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Namun masih ada persoalan penting dan mendasar yang perlu dilakukan perbaikan internal Polri.
Agar Polri semakin baik, untuk saat ini tidak membutuhkan Reposisi atau sekedar pergantian Kapolri.
Namun untuk saat ini Polri perlu melakukan Reformasi Budaya.
Beberapa kebiasaan buruk yang sudah membudaya harus menjadi target utama untuk dilakukan reformasi di internal Polri.
Saya ada beberapa catatan terkait dengan apa saja yang harus diperbaiki atau harus dihilangkan dari institusi Polri.
1. Transparansi
Transparansi yang selama ini sudah dilakukan oleh Polri harus semakin baik kedepannya.
Terutama dalam hal perekrutan anggota Polri dan penempatan pejabat Polri.
Walaupun selama ini transparansi sudah dilakukan oleh Polri.
Diharapkan dengan semakin transparannya Polri maka masyarakat akan semakin percaya terhadap semua proses yang dilakukan.
2. Penindakan tegas
Penindakan yang tegas terhadap personel Polri yang melakukan pelanggaran atau bahkan yang sudah mencoreng nama baik institusi Polri.
3. Reward and punishment
Terus dilakukan Reward and punishment terhadap personel yang memang layak menerimanya.
4. Perbaikan terhadap tingkat kecepatan layanan
Apalagi saat ini quick response time mendapatkan perhatian karena saat ini adanya anggapan di masyarakat bahwa Pemadam Kebakaran lebih cepat pelayanannya dibandingkan Polisi.
Apalagi tugas dan fungsi Polri adalah mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat yang membutuhkan respon cepat.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat tata kelola yang baik. Sehingga harus menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh Polri.
6. Perbaiki moral seluruh personel Polri
Seluruh jajaran Polri harus memiliki niatan dan semangat yang sama untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat serta menjaga nama baik institusi.
Kembali saya sampaikan, bahwa semangat untuk melakukan perbaikan Polri harus dilakukan dengan niat dan motivasi yang tulus.
Jangan sampai ada agenda tersembunyi yang bisa berdampak terhadap pelemahan dan merusak Polri.
Polri butuh reformasi budaya bukan reposisi atau sekedar ganti Kapolri.
(Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia)
