Koma.id – Usulan untuk menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali mengemuka. Namun, menurut Batara dari Democrative Judicial Reform (De Jure), gagasan tersebut bukanlah hal baru, melainkan mendapatkan momentumnya ketika rezim pemerintahan saat ini berkuasa.
Ia menegaskan, ada dua alasan besar mengapa publik harus menolak Soeharto diberi gelar pahlawan, yakni alasan politik dan hukum.
“Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memiliki banyak permasalahan, terutama dalam konteks memunggungi hukum dan melakukan tindak pidana korupsi, meskipun ia tidak pernah bertanggung jawab atas hal itu,” ujar Batara dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, negara secara tidak langsung mengakui bahwa banyak persoalan terjadi selama masa pemerintahan Soeharto. Namun, ia menilai pemerintahan saat ini justru berupaya menghapus sejarah kelam tersebut.
“Yang kita lihat sekarang, rezim ini dengan cara yang keji dan culas mencoba menghapus ingatan kolektif bangsa terhadap masa kelam itu,” tambahnya.
Batara juga menyoroti pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa Soeharto, mulai dari peristiwa setelah 1965 hingga peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II di akhir masa jabatannya.
Nah Lho! BGN Moratorium dan Audit Dapur MBG
“Tidak ada satu pun bentuk pertanggungjawaban negara atas hal-hal tersebut. Dan Soeharto adalah orang yang paling bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menilai, klaim bahwa Soeharto berjasa dalam pembangunan nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk melupakan sisi kelam kekuasaannya. “Diktator besar di mana pun berpikir besar soal pembangunan. Tapi itu bukan pembenaran untuk menutupi kejahatan dan pelanggaran hukum,” ujarnya.
Dari sisi hukum, Batara menyebut tidak ada dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk memberi Soeharto gelar pahlawan.
“Pasca reformasi, memang ada sejumlah putusan dan upaya untuk mengadili Soeharto, tetapi semuanya gagal karena ia tidak pernah hadir di pengadilan dengan alasan kesehatan. Namun dunia tahu betul seperti apa Soeharto ketika memimpin negeri ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an merupakan akibat langsung dari sistem ekonomi yang korup dan timpang di era Soeharto.
“Kita tahu bagaimana ia mengeruk kekayaan negara hingga membuat Indonesia bangkrut. Krisis itu bukan semata karena intervensi asing, tetapi karena fondasi ekonomi kita dibangun di atas korupsi,” jelasnya.
Batara menilai, upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. “Kalau sekarang ada yang ingin menjadikan Soeharto pahlawan, itu sama saja dengan menampar sejarah bangsa sendiri,” pungkasnya.
