Koma.id– Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1447 H/2026 M. Rata-rata BPIH yang diajukan sebesar Rp88.409.365 per jemaah, atau turun sekitar Rp1 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
“Singkatnya nilai yang kami ajukan terkait BPIH turun sebesar Rp 1.000.000 dibandingkan tahun yang lalu,” ujar Dahnil dalam rapat yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube DPR RI.
Keteladanan Gubernur Ahmad Luthfi di Soekarno Run Disebut Budayawan Jadi Simbol Kepemimpinan Humanis
Dari total BPIH sebesar Rp88,4 juta, pembiayaan akan dibagi antara jemaah dan pemerintah. Jemaah akan menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.924.000 atau sekitar 62 persen, sementara sisanya sebesar Rp33.485.365 (38 persen) akan ditanggung pemerintah melalui nilai manfaat.
Dahnil menjelaskan, penentuan besaran biaya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Adapun rincian Bipih mencakup: biaya penerbangan pulang-pergi Rp33.100.000, akomodasi Makkah Rp14.652.000, akomodasi Madinah Rp3.872.000, serta uang saku (living cost) Rp3.300.000.
Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh pembayaran komponen di Arab Saudi dilakukan menggunakan mata uang riyal guna mengantisipasi risiko fluktuasi nilai tukar. Dalam perhitungan, digunakan asumsi kurs 1 Riyal Saudi (SAR) = Rp4.400.
Sementara itu, nilai manfaat sebesar Rp33,4 juta yang ditanggung pemerintah akan dialokasikan untuk berbagai layanan jemaah, mulai dari akomodasi Rp5,5 juta, konsumsi Rp6 juta, transportasi Rp3 juta, hingga pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebesar Rp15 juta.
