Koma.id – Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi sejumlah tantangan dalam menentukan arah kebijakan nasional. Arya menyebut ada tiga hal utama yang menandai masa pemerintahan ini dan akan berpengaruh besar terhadap kebijakan ke depan.
“Saya melihat ada tiga hal utama yang terjadi dan juga akan memengaruhi apa yang akan terjadi ke depan. Saya melihat ada policy trade-off yang tidak mudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo,” ujar Arya dalam konferensi pers bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Catatan CSIS” di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menurut Arya, tantangan pertama yang dihadapi pemerintahan Prabowo adalah pembengkakan jumlah kementerian yang cukup signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ia menjelaskan, struktur kabinet yang lebih besar ini menunjukkan adanya pergeseran dalam strategi politik dan pembagian kekuasaan.
“Trade-off terkait penambahan jumlah kementerian yang membengkak hingga 49 kementerian dari pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian,” sambung Arya.
Tantangan kedua, lanjutnya, berkaitan dengan keputusan apakah pemerintahan Prabowo akan melanjutkan program-program unggulan warisan pemerintahan Jokowi atau justru menciptakan program baru yang berbeda. Arya menilai dilema ini penting karena menentukan arah pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.
“Trade-off kedua adalah apakah pemerintahan Prabowo akan melanjutkan program-program unggulan pemerintahan sebelumnya atau justru membentuk program baru,” ucap dia.
Arya mencontohkan, dalam masa kampanye, Prabowo sempat menyoroti program besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur, dan hilirisasi sebagai prioritas utama. Namun, dalam satu tahun terakhir, ia melihat adanya perubahan besar dalam fokus kebijakan pemerintah.
“Yang saya lihat dalam satu tahun terakhir, pemerintahan Prabowo melakukan transformasi yang sangat besar dari program-program berbasis infrastruktur menjadi program berbasis redistribusi sosial melalui kebijakan-kebijakan populis,” lanjutnya.
Selain itu, Arya menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan gejala recentralization atau penarikan kembali kewenangan ke tingkat pusat. Hal ini berbeda dengan semangat desentralisasi yang ditekankan dalam pemerintahan sebelumnya.
“Trade-off ketiga adalah apakah pemerintahan Prabowo akan memperbesar peran pemerintah pusat atau justru memberikan peran itu kepada pemerintahan daerah,” ucap Arya.
Ia menjelaskan, pola resentralisasi ini terlihat dari sejumlah program strategis nasional yang kini dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi simbol utama kebijakan sosial pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kenyataannya yang terjadi saat ini bukan desentralisasi, tetapi resentralisasi yang terlihat dari program strategis yang dikelola pemerintah pusat, contohnya program Makan Bergizi Gratis (MBG),” sambungnya.
Arya juga menyoroti pergeseran arah kebijakan fiskal dalam satu tahun terakhir yang menunjukkan perbedaan mencolok dibandingkan masa pemerintahan Jokowi. Ia menyebut alokasi anggaran infrastruktur mengalami penurunan signifikan untuk memberi ruang bagi program sosial populis.
“Kita melihat peralihan kebijakan era Prabowo dari pemerintahan sebelumnya, dari alokasi fiskal untuk infrastruktur yang mengalami pengurangan cukup dalam dari anggaran APBN,” kata Arya.
Menurut Arya, perubahan arah kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah memperkuat legitimasi politik melalui program yang langsung menyentuh masyarakat. Namun, di sisi lain, langkah ini menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang membutuhkan investasi besar di sektor infrastruktur. (rep)
