Koma.id | Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menyusun konsep awal pembangunan 7.000 Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama yang akan dibangun di setiap kecamatan mulai tahun 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10), sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah mulai menyiapkan kurikulum dan melakukan studi banding meski belum menerima arahan teknis langsung dari Presiden.
Juara 1 Satkamling, RT 11 Gandaria Utara Kini Perkuat Pendidikan Lewat Kampung Inggris Gratis
“Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama. Sekarang kami belum mendapatkan arahan secara langsung karena memang mulainya tidak segera. Tapi secara konsep kami akan terus lakukan,” ujar Mu’ti dalam Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Rabu (22/10) malam.
Konsep sekolah unggulan ini akan mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Model ini diharapkan mampu menciptakan kesinambungan pembelajaran dan memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat di seluruh kecamatan.
Mu’ti menyebut, Kemendikdasmen telah melakukan studi banding ke beberapa daerah, termasuk ke Sekolah Unggul Terintegrasi milik Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang menggunakan kurikulum Cambridge dan memiliki fasilitas pendidikan yang ideal.
“Bulan lalu saya ke Samarinda. Itu sudah ada Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda. Kami melihat model-model yang ada secara non-formal,” katanya.
Meski demikian, Mu’ti menegaskan bahwa pembahasan teknis seperti skema penyediaan lahan, pemanfaatan sekolah dengan jumlah murid sedikit, hingga mekanisme pembangunan belum dibahas lebih lanjut. Fokus utama saat ini adalah penyusunan kurikulum dan rekrutmen tenaga pendidik.
“Nah itu yang belum kami bicarakan. Apakah nanti skemanya kecamatan menyediakan tanah seperti Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda, itu belum kami bicarakan. Yang sekarang menjadi fokus kami adalah penyiapan kurikulumnya dan nanti rekrutmen gurunya,” jelasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan akan membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan kementerian terkait lainnya untuk mempersiapkan pembangunan sekolah terintegrasi di seluruh kecamatan.
Program Sekolah Unggul Terintegrasi ini digadang-gadang menjadi solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Dengan model non-asrama, sekolah akan lebih mudah diakses oleh siswa di sekitar lokasi, sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan nasional.
