Jakarta – Kabar rencana keikutsertaan atlet gimnastik Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober mendatang penolakan dari banyak pihak.
Dari mulai organisasi Islam, partai politik, pemerintah provinsi, hingga DPR–terutama Komisi I yang membidangi hubungan luar negeri–telah melontarkan penolakan itu setidaknya dalam tiga hari terakhir ini.
SETARA Institute: Kasus Mantan Jampidsus Jadi Ujian Integritas Penegakan Hukum, KPK Harus Ambil Alih
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan meminta seluruh pihak menolak kehadiran tim senam artistik Israel tersebut. Menurutnya hal itu penting sebagai bentuk dukungan pembebasan Palestina dari segala penjajahan.
“Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/10).
Amirsyah mengatakan penolakan kehadiran atlet Israel itu juga penting untuk mempertahankan independensi serta nama baik olahraga Indonesia di mata dunia.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga pemerintah perlu konsisten menjaga posisi tersebut.
“Komitmen ini jangan diganggu oleh siapapun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,” ujarnya.
Muhammadiyah
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menilai kehadiran atlet senam Israel di Jakarta selain bertentangan dengan amanat konstitusi juga akan membuat hati masyarakat terluka.
“Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel yang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut untuk bertanding di negara kita yang dikenal anti penjajahan dan sangat menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan,” jelasnya.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan mengizinkan atlet Israel untuk datang ke Jakarta. Ia lantas berharap pihak penyelenggara berpikir seribu kali untuk mengajak atlet Israel.
Pramono mengatakan tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam kondisi seperti saat ini. Menurutnya, hal itu juga bisa memicu kemarahan publik. Ia juga meminta agar visa untuk para atlet Israel itu tidak perlu diterbitkan.
“Karena enggak ada manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik,” tuturnya.
DPR RI
Penolakan selanjutnya disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR dari PKS Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan atlet Israel.
Ia menegaskan, sebagai pelaku genosida brutal terhadap warga Gaza, Palestina, Israel tidak selaiknya diberi panggung dalam ajang panggung olahraga dunia. Sukamta menyebut keikutsertaan Israel bukan saja menjadi polemik publik, namun mencederai konstitusi.
“Izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan,” jelasnya.
Selain itu, Sudarnoto yang berasal dari Fraksi PKS menyatakan partainya mengingatkan pemerintah untuk menunjukkan sikap politik bebas aktif yang berpihak kepada kemanusiaan. Sejak awal kemerdekaan, lanjut dia, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
“Sejarah juga mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel,” kata dia.
Kemudian, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP juga menolak rencana keikutsertaan atlet Israel. Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli mengatakan sikap partainya sejalan dengan penolakan terhadap Timnas Israel pada Piala Dunia U20 tahun 2023.
“PDI Perjuangan konsisten menolak Tim Senam Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik akhir Oktober 2025, sikap ini sama dengan penolakan PDI Perjuangan terhadap Timnas U20 Israel tahun 2023 pada waktu yang lalu,” jelasnya.
Menurut Guntur, PDIP memiliki landasan historis saat Bung Karno tegas menolak hubungan dengan Israel. Sikap itu, kata dia, merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Sikap ini bukan hanya retorika, melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi, yang mencerminkan komitmen anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” kata dia.
Gubernur DKI
Sementara itu, empunya daerah yang jadi lokasi arena kejuaraan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan secara pribadi sebagai pemimpin wilayah itu tidak akan mengizinkan atlet Israel untuk datang ke Jakarta.
“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Ia berharap pihak yang mengundang juga berpikir seribu kali untuk mengajak atlet Israel.
Pramono mengatakan tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam kondisi seperti saat ini. Menurutnya, hal itu juga bisa memicu kemarahan publik.
“Organisasi yang mengundang harus berpikir seribu kali dan kalau saya yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin aja supaya enggak ke Jakarta, karena enggak ada manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.
Pramono juga menyinggung pidato Presiden Prabowo di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal nasib warga Palestina
“Apapun yang terjadi di Gaza memorinya itu melekat di kita semua, apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” katanya.
Menlu Sugiono
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan keputusan menerima visa atau tidak para atlet Israel di Indonesia merupakan wewenang dari imigrasi, bukan Kemlu RI. Kemlu RI sejauh ini enggan berkomentar mengenai masalah tersebut.
Selain itu, untuk penyelenggaraan kejuaraan senam dunia itu tak memerlukan izin dari Kemenlu. Walaupun demikian dia mengaku memonitor situasi yang berkembang.
“Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono kepada wartawan di Istana Negara, Rabu.
“Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” lanjutnya.
Sugiono menambahkan keputusan menerima visa atau tidak para atlet Israel di Indonesia merupakan wewenang dari Ditjen Imigrasi Kemenimipas.
Hingga berita ini ditulis pada Kamis (9/10), belum ada pernyataan resmi dari penyelenggara kejuaraan, Persatuan Senam Indonesia (PERSANI), Kemenpora, dan Komite Olahraga Indonesia (KOI/NOC) terkait persoalan kedatangan dan keikutsertaan atlet israel itu.
Media massa Yahudi
Sebelummya J ewish News Syindicate (JNS) menyebut Federasi Senam Israel sudah mendaftarkan atletnya meski tak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Kantor berita yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu menyatakan Indonesia akan menyambut atlet senam Israel. Federasi Senam Israel berharap penyelenggara bisa menyetujui dan menjamin keamanan delegasi Israel dalam kejuaraan ini.
“Kami berhubungan langsung dengan penyelenggara dan yakin bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini,” kata juru bicara Federasi Senam Israel kepada kantor berita dengan sentrapemberitaan seputar Yahudi dan Israel itu.
JNS juga menyinggung Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar pernah menolak atlet Israel dalam kejuaraan sepakbola sebagai tuan rumah. Hal ini terjadi saat Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023.
Belum ada pernyataan dari penyelenggara kejuaraan, termasuk Federasi Gimnastik Internasional (FIG) perihal keikutsertaan atlet Israel dalam gelaran kejuaraan dunia ke-53 yang bakal diselenggarakan di Jakarta bulan ini.
