Koma.id– Dosen Politik SKSG Universitas Indonesia, Dr. Mulyadi, menegaskan pentingnya menempatkan fungsi kelembagaan negara secara proporsional sesuai dengan peran dan struktur konstitusionalnya. Dalam konteks ini, ia menilai Polri memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri, yang tidak bisa digantikan oleh lembaga lain, termasuk militer.
Ia menegaskan bahwa tugas polisi bukan bertempur, tetapi menjaga jiwa dan harta warga negara agar tercipta ketenteraman sosial.
“Tugas militer itu harusnya bertempur sampai mati kalau ada tugasnya sipil itu tugas pembantuan Nah kalau polisi itu tugasnya tapi menjaga harta dan jiwa penduduk jadi fungsi keamanan produknya adalah ketentraman,” Mulyadi dalam Seminar Nasional bertajuk “Ke Mana Arah Reformasi Kepolisian Saat Ini?” Rabu (8/10/2025).
Mulyadi juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang kerap melontarkan ide agar Polri dilebur ke Kementerian Dalam Negeri atau di bawah ke Kementerian Pertahanan. Menurutnya, wacana itu keliru dan berpotensi merusak sistem politik-demokrasi Indonesia.
“Kalau marah sama Polisi selalu mau dibawa ke kemendagri, sedikit marah bawa kembalikan ke kemendagri padahal kan ada tempatnya,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa problem dalam institusi kepolisian tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik nasional yang lebih besar.
Dalam pandangannya justru yang bermasalah itu bukan Polri, namun akar masalah sering kali berada di lingkar kekuasaan politik.
“Pembangunan kekuatan Kepolisian dan penggunaan kekuatan Kepolisian itu bukan masalah polisinya, ini yang buruk adalah istana (pemerintah) dan Senayan (DPR) yang berkomplot,” ujarnya menutup.
