Koma.id– Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ismail, menyatakan akan memanggil pihak BUMD Food Station Tjipinang untuk klarifikasi terkait isu beras oplosan. Meski Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) menyatakan Food Station tidak terlibat praktik tersebut, Ismail menegaskan pentingnya pemanggilan untuk meluruskan informasi.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapan menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut kasus beras oplosan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kementerian terkait dalam proses penyelidikan.
Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) membuka posko pengaduan bagi korban beras oplosan. Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, menyatakan bahwa masyarakat dapat melapor via WhatsApp 0895-3855-87159 atau media sosial PBHI, dengan syarat melampirkan bukti pembelian.
Langkah ini diumumkan dalam sosialisasi bertema “Produk Oplosan Emang Bikin Boncos: Perlindungan Konsumen dan HAM Terabaikan”.
