KOMA.ID, JAKARTA – Organisasi aktivis reformasi 1998, SIAGA 98, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam memulai penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia.
Bagi SIAGA 98, inisiatif ini bukan sekadar urusan dokumentasi sejarah, tapi merupakan bagian penting dari strategi kebudayaan bangsa menuju Indonesia yang lebih besar, kuat, dan bermartabat.
Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menegaskan bahwa penulisan sejarah nasional harus merepresentasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia—yakni keberadaban, semangat kebangsaan, dan jiwa patriotisme yang menjunjung tinggi harmoni dan persatuan.
Frans Freddy Soroti Kericuhan Diskusi di UGM: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Emosi
“Sejarah bukan sekadar kronologi peristiwa, tapi mencerminkan watak bangsa. Bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung harmoni, kesatuan, dan kebersamaan,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Raya Club for Reform (IRC Reform) ini menekankan bahwa meski bangsa ini tak lepas dari dinamika dan konflik, narasi sejarah tidak boleh diarahkan pada dendam atau memperkeruh luka lama. Menurutnya, sejarah harus dibangun sebagai jembatan untuk menyatukan, bukan memecah belah.
Ghilman Hanif Ingatkan Kritik Mahasiswa Harus Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Ancaman bagi Pemerintah
“Kami berharap penulisan sejarah nasional mencerminkan catatan positif. Sejarah harus menyatukan, bukan berdimensi dendam pada peristiwa masa lalu,” tegasnya.
Mengutip pesan Bung Karno lewat semboyan legendarisnya “Jas Merah” (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), SIAGA 98 menekankan bahwa sejarah nasional harus menjadi energi pemersatu, sumber pembelajaran, serta pengingat bahwa Indonesia adalah bangsa besar dengan peradaban tinggi—bukan hanya untuk generasi mendatang, tapi juga di mata dunia.
Lebih lanjut, SIAGA 98 mengapresiasi sinergi antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Komisi X dan Komisi III DPR RI dalam mendorong koreksi dan penulisan sejarah nasional yang lebih objektif, adil, dan mencerminkan perspektif kebudayaan, bukan kekuasaan semata.
“Penulisan sejarah nasional ini adalah catatan kebudayaan bangsa, bukan catatan perjalanan kekuasaan. Biarlah sejarah kekuasaan jadi catatan kaki masing-masing era,” ujar Hasanuddin.
Ia juga menilai pentingnya keterlibatan para sejarawan, akademisi, dan ilmuwan dalam proses penulisan agar sejarah yang disusun memiliki basis ilmiah dan terbebas dari bias politis yang sempit.
Hasanuddin menegaskan bahwa penulisan sejarah nasional yang dilakukan di era Presiden Prabowo Subianto harus menjadi bagian dari arsitektur besar strategi kebudayaan nasional. Semangat ini, kata dia, sejalan dengan cita-cita reformasi, rekonsiliasi, dan pembangunan karakter bangsa yang inklusif dan berdaya saing.
“Catatan sejarah nasional yang ditulis dan dibuat di era Presiden Prabowo adalah bagian dari optimisme menuju Indonesia Raya,” pungkasnya.
