Koma.id– Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, khususnya para aktivis reformasi 98.
Sejumlah tokoh dari lintas organisasi seperti Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, hingga Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) 98 dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap pernyataan tersebut. Mereka menilai ucapan Fadli Zon tidak hanya ahistoris, tetapi juga menyakitkan bagi para korban, khususnya perempuan Tionghoa yang menjadi sasaran kekerasan seksual pada masa itu.
Pande Pande K Trimayuni dari KBUI 98 bahkan menantang Fadli Zon untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia jika masih meragukan adanya fakta hukum mengenai pemerkosaan massal 1998. Ia menilai, langkah tersebut penting agar kebenaran sejarah tidak dikaburkan oleh opini sepihak.
Aktivis lainnya, Mustar Bonaventura, menuntut agar Fadli Zon segera meminta maaf secara terbuka. Ia menyebut pernyataan Menbud tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap sejarah kelam bangsa dan penderitaan para korban yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan keadilan.
Tak hanya itu, Jimmy Fajar alias Jimbong dari Aktivis 98 mengancam akan menggeruduk Kantor Kementerian Kebudayaan sebagai bentuk protes atas sikap Fadli Zon yang dinilai tidak sensitif terhadap isu kemanusiaan.
Sementara itu, kritik tajam juga datang dari mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Menurutnya, Fadli Zon telah menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan minim pemahaman terhadap situasi riil yang terjadi saat kerusuhan 1998 berlangsung. Ia menegaskan bahwa pernyataan semacam itu hanya memperburuk upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi para korban.
