Koma.id | Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons dengan tenang atas laporan yang diajukan oleh salah seorang wali murid asal Kabupaten Bekasi ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan kebijakan pengiriman siswa ke barak militer dalam program pendidikan karakter.
Dedi menegaskan bahwa laporan itu merupakan hak setiap individu dan dirinya tetap menghormati proses hukum yang berlaku.
“Sebagai warga negara yang baik, saya akan taat asas dan taat hukum,” ujar Dedi.
Dalam pernyataannya, Dedi juga menyebut bahwa program tersebut kini telah berkembang menjadi Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa, yang mendapat perhatian dari berbagai daerah. Ia mengklaim bahwa daerah yang telah mengadopsi program ini menunjukkan penurunan angka tawuran, sedangkan daerah yang belum mengikuti masih memiliki tingkat tawuran yang tinggi.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai pro dan kontra, termasuk dari Komnas HAM yang menilai program tersebut berpotensi melanggar hak anak. Laporan yang diajukan oleh Adhel Setiawan, wali murid dari Bekasi, didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia (LBH PI) atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
Saat ini, laporan tersebut masih dalam tahap pengaduan masyarakat dan belum ditingkatkan menjadi laporan polisi. Sementara itu, perdebatan tentang efektivitas dan dampak kebijakan pendidikan berbasis militer terus bergulir di tengah masyarakat.
Program ini menjadi sorotan publik, dengan berbagai pihak memberikan pandangan yang beragam. Apakah kebijakan ini akan terus berlanjut atau mengalami perubahan? Waktu yang akan menjawab.
