Koma.id– Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan melalui surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjadi polemik di ruang publik.
Peneliti media dan politik, Buni Yani, menyatakan bahwa surat tersebut mencerminkan keresahan atas rumor yang beredar tentang kemungkinan Gibran menggantikan Presiden Prabowo Subianto dua tahun ke depan. Menurutnya, jika Gibran menjadi Presiden RI, situasi itu berpotensi memicu tragedi besar yang dapat mengancam keutuhan Indonesia pada tahun 2030.
Disisi lain, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio menyebut bahwa setidaknya ada empat poin yang menjadi argumentasi hukum Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta MPR, DPR dan DPD RI untuk memakzulkan Gibran.
Pertama, Pelanggaran Prinsip Hukum, Etika Publik dan Konflik Kepentingan. Kedua, Kepatutan dan Kepantasan. Ketiga, Ditinjau dari Moral dan Etika Gibran Rakabuming Raka. Keempat, Dugaan Korupsi Joko Widodo dan Keluarga.
