Koma.id- Sidang dakwaan kasus judi online yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (14/5/2025) menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023–2024, Budi Arie Setiadi. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Budi Arie diduga menerima alokasi hingga 50 persen dari total setoran “pengamanan” situs judi online yang dilakukan oleh sejumlah pihak di lingkup Kemenkominfo.
Jaksa memaparkan bahwa pada Oktober 2023, Budi Arie memerintahkan Zulkarnaen Apriliantony untuk mencari pihak yang mampu menghimpun data situs perjudian online. Dari pencarian itu, Zulkarnaen memperkenalkan Adhi Kismanto kepada Budi Arie. Adhi kemudian mempresentasikan sebuah perangkat untuk mendeteksi situs-situs judi digital.
Meski Adhi Kismanto tidak lolos seleksi resmi di Kemenkominfo, ia tetap diterima bekerja karena mendapat atensi khusus dari Budi Arie. Setelah bergabung, Adhi bersama Zulkarnaen dan seorang pegawai Kemenkominfo lainnya menjalankan aktivitas “penjagaan” situs-situs judi agar tidak diblokir.
Dalam sebuah pertemuan di kafe kawasan Senopati, mereka sepakat menetapkan tarif Rp 8 juta untuk setiap laman judi online yang dijaga. Uang hasil “penjagaan” tersebut dibagi berdasarkan skema 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi.
Nama Budi Arie juga disebut dalam sistem pembagian dana yang dikelola oleh seorang bendahara bernama Alwin, dengan penggunaan kode-kode tertentu dalam proses distribusi dana tersebut. Selama Mei hingga Oktober 2024, Kemenkominfo disebut telah mengamankan 20.192 situs judi online dengan nilai imbalan mencapai Rp 171,11 miliar.
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menekankan jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, Budi Arie layak ditetapkan sebagai tersangka dan diadili. Ia bahkan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mencopot Budi Arie dari posisinya di Kementerian Koperasi.
“Pak Prabowo harus mencopotnya di Kementerian Koperasi pasalnya akan ada ratusan triliun akan dikelolah koperasi program Presiden,” ujar Jerry.
Pemerhati hukum Jeffrey Sorongan juga menyuarakan hal serupa. Ia mendesak penegak hukum agar tidak ragu memeriksa Budi Arie, mengingat namanya sudah berulang kali disebut dalam persidangan.
Ia menilai penegakan hukum terhadap kasus ini penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memberi efek jera kepada pelaku yang terlibat.
