Koma.id– Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, menuai penolakan dari berbagai pihak.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan bahwa wacana pemberian gelar kepada Soeharto bukan hal baru dan telah beberapa kali diusulkan sejak 2008, 2010, 2014, hingga 2016, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Untuk itu, ia menilai pengajuan itu lebih didorong motif politik sempit ketimbang penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah yang holistik.
Senada dengan KontraS, SETARA Institute juga menolak usulan tersebut. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menegaskan bahwa Soeharto tidak memenuhi syarat mendapatkan gelar pahlawan nasional, baik secara umum maupun khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Hendardi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pemberian gelar pahlawan, mengingat pemberian tersebut harus mempertimbangkan nilai integritas, perjuangan, serta keteladanan, bukan sekadar faktor politik.
