Koma.id, Blora – Pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di semua lini, yang turut berdampak pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora. Enam kendaraan operasional KPU Blora harus dikembalikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah lantaran masa kontraknya habis dan tidak bisa diperpanjang lagi.
Ketua KPU Blora, Widi Nur Intan, mengungkapkan saat ditemui di acara Evaluasi Tahapan Pilkada 2024 di Hotel Azana Blora, bahwa pengembalian kendaraan operasional ini juga merupakan imbas dari kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.
“Dikembalikannya kendaraan operasional KPU juga merupakan imbas dari kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran,” ujar Widi.
Widi menambahkan bahwa enam kendaraan operasional yang akan dikembalikan tersebut terdiri dari lima kendaraan operasional komisioner KPU dan satu kendaraan operasional sekretariat KPU.
“Kami tidak keberatan jika memang itu merupakan kebijakan dari pemerintah. Rencananya, enam kendaraan operasional tersebut akan dikembalikan pada 20 Februari 2025 sesuai jadwal yang diberikan KPU Provinsi,” tambahnya.
Menurut Widi, kontrak sewa mobil selesai pada 19 Februari 2025 sehingga kendaraan harus dikembalikan pada 20 Februari 2025. Namun, KPU Blora berencana mengembalikan kendaraan tersebut pada 21 Februari 2025, dengan menyerahkannya langsung ke KPU Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan kepada pihak penyedia.
“Ada enam mobil di KPU Blora yang akan dikembalikan. Lima mobil komisioner dan satu mobil yang biasa dipakai sekretariat. Yang ditarik ini sifatnya kendaraan pribadi yang biasanya dipakai komisioner. Berlaku juga di kabupaten lain di seluruh Indonesia. Ditarik, dikembalikan ke penyedia. Intinya, untuk sewa mobil itu tidak difasilitasi APBN,” jelas Widi.
Meskipun harus beradaptasi dengan keterbatasan kendaraan operasional, KPU Blora berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada.
