Koma.id– Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari pertama kepemimpinannya. Selama periode tersebut, sejumlah kebijakan kontroversial memicu berbagai reaksi publik, mulai dari protes hingga kritik tajam.
Salah satu isu yang mencuri perhatian adalah kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan tersebut, yang dinilai memberatkan masyarakat, terutama menyasar barang-barang konsumsi.
Namun, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menetapkan bahwa kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, bukan barang kebutuhan sehari-hari, meskipun tetap menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dicanangkan sebagai solusi mengatasi masalah gizi buruk, dikritik karena pelaksanaannya yang dianggap tergesa-gesa. Faktor keamanan dan kualitas makanan dalam program ini pun luput dari perhatian, yang mengundang kecemasan di kalangan publik.
Pemerintah juga mendapat sorotan terkait janji penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), atau Sritex, yang terjerat masalah pailit. Meski pemerintah berupaya mendorong keberlanjutan usaha perusahaan tersebut dengan opsi going concern, upaya ini belum membuahkan hasil signifikan.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghematan besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Sebesar Rp306,69 triliun anggaran dipotong untuk efisiensi, meski di tengah terbatasnya ruang fiskal.
