Koma.id– Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas soal pemberantasan judi online. Prabowo meminta penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada pelanggaran hukum umum, tetapi juga menargetkan judi online yang kian marak, serta korupsi yang merugikan negara.
Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen membasmi praktik-praktik yang dianggap merusak moral dan perekonomian bangsa.
Namun, sikap ini mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama setelah Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyampaikan rencana mengkaji pajak dari ekonomi bawah tanah, termasuk judi online.
Pernyataan ini menuai kritik, salah satunya dari Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, yang menilai bahwa pengenaan pajak bukan cara efektif memberantas judi online.
Sebaliknya, menurut Huda, langkah ini berpotensi merugikan negara. Pernyataan tersebut juga memancing perhatian Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, yang menyebut bahwa gagasan pajak tersebut perlu didalami lebih lanjut.
