Koma.id– Pemerintah dalam APBN 2025 merencanakan penyaluran subsidi BBM, pupuk, dan energi berbasis data pengguna. Langkah ini, yang mulai diterapkan tahun depan, ditujukan untuk menjadikan subsidi lebih tepat sasaran. Salah satu metode yang akan diuji coba adalah pembatasan akses Pertalite melalui QR code.
Direktur Kebijakan Publik dari Celios, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa langkah ini dapat diperluas untuk subsidi listrik dan LPG 3 kilogram. Nantinya, hanya rumah tangga dengan daya listrik tertentu yang akan memenuhi syarat penerima subsidi ini.
Namun, Ekonom Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengingatkan akan risiko besar di balik wacana perubahan ini. Pertama, subsidi BBM sangat berpengaruh pada biaya logistic. Pencabutannya berpotensi menaikkan biaya distribusi barang yang akan berdampak pada harga komoditas lainnya, terutama sembako.
Bahkan, hasil riset menunjukkan dampak kenaikan ini dapat berlangsung selama 3 hingga 4 bulan sebelum stabil.
Sementara itu, pemerintah masih mempertimbangkan skema baru ini dan menjanjikan bahwa berbagai masukan akan ditampung demi memastikan kebijakan ini sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.
